UU Satu Data Indonesia Perkuat Integrasi dan Keamanan Data

Integrasi data pemerintah melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia perlu disertai pengendalian kualitas informasi, pengamanan sistem, dan perlindungan privasi masyarakat. Dilansir dari Detik iNET, Pratama Persadha dari lembaga CISSReC menilai keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya data yang berhasil disatukan.

Persoalan mendasar yang perlu diselesaikan adalah ketidaksesuaian data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Perbedaan definisi, format pencatatan, jadwal pembaruan, serta tingkat akurasi dapat menyebabkan informasi mengenai objek yang sama menghasilkan angka berbeda di setiap instansi.

Pratama menjelaskan bahwa tantangan Indonesia bukan terletak pada ketersediaan data, melainkan pada keselarasan informasi yang telah dimiliki berbagai institusi.

"Indonesia sebenarnya tidak kekurangan data. Persoalan yang dihadapi justru terletak pada banyaknya data yang belum sepenuhnya sinkron," kata Pratama kepada detikINET.

Penyelarasan informasi diperlukan agar pemerintah dapat menyusun keputusan berdasarkan data yang konsisten. Namun, penerapan Satu Data Indonesia tidak berarti seluruh basis data harus dipindahkan ke satu lokasi penyimpanan terpusat.

Menurut Pratama, prioritasnya adalah membangun interoperabilitas, yakni kemampuan sistem dari berbagai instansi untuk bertukar dan menggunakan informasi dengan standar serta referensi yang selaras.

"Satu Data lebih tepat dipahami sebagai satu standar, satu referensi, interoperabilitas dan tata kelola, bukan satu database raksasa," ucapnya.

Pendekatan tersebut penting karena data berperan dalam berbagai pelayanan dan kegiatan pemerintahan. Pemanfaatannya mencakup penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perpajakan, administrasi kependudukan, hingga penyusunan rencana pembangunan.

Semakin luas pertukaran informasi antarsistem, semakin besar pula konsekuensi yang dapat muncul apabila informasi yang digunakan keliru atau diakses pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Kualitas data dan keamanan sistem harus berjalan bersama

Integrasi tidak seharusnya dilakukan sebelum keandalan informasi diperiksa. Pratama mengingatkan bahwa penerapan teknologi digital tidak otomatis memperbaiki data yang sejak awal sudah mengandung kesalahan.

"Data yang tidak akurat apabila diintegrasikan hanya akan menghasilkan kesalahan yang lebih besar. Prinsip garbage in, garbage out tetap berlaku, bahkan ketika teknologi yang digunakan sudah semakin canggih," jelasnya.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hasil pengolahan sangat bergantung pada mutu informasi yang menjadi masukan. Jika data awal tidak tepat, penggabungan dan pemrosesan dalam skala lebih besar justru berpotensi memperluas dampak kesalahan.

Selain memastikan akurasi, pemerintah perlu memperhitungkan risiko keamanan siber ketika sistem dari berbagai instansi mulai saling terhubung. Bertambahnya koneksi antarsistem juga memperluas bagian infrastruktur yang berpotensi menjadi sasaran serangan.

Karena itu, Pratama mendorong penerapan prinsip security by design, yaitu memasukkan aspek keamanan sejak proses perancangan sistem. Pengamanan perlu mencakup keseluruhan perjalanan data, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pertukaran, hingga pemanfaatannya.

Ia turut menekankan pentingnya prinsip Zero Trust. Dalam pendekatan ini, identitas sebagai instansi pemerintah tidak otomatis menjadikan pengguna, perangkat, atau sistem dapat dipercaya oleh sistem lainnya.

"Prinsip Zero Trust juga perlu dijadikan fondasi. Status sebagai instansi pemerintah tidak boleh otomatis membuat suatu pengguna, perangkat atau sistem dipercaya oleh sistem lainnya," kata Pratama.

Setiap permintaan akses perlu melalui verifikasi dan dibatasi sesuai kebutuhan. Pemantauan serta pencatatan aktivitas juga dibutuhkan untuk membantu mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan hak akses terhadap informasi pemerintah.

Perlindungan data pribadi dalam sistem terintegrasi

Penggabungan informasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perpajakan, pekerjaan, dan bantuan sosial dapat membentuk profil digital masyarakat yang sangat sensitif. Oleh sebab itu, perluasan akses terhadap data harus mempertimbangkan risiko terhadap privasi setiap individu.

Pratama menilai penerapan UU Satu Data Indonesia harus sejalan dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ancaman yang perlu diperhitungkan tidak terbatas pada kebocoran informasi, tetapi juga pemanfaatan data untuk profiling, pencurian identitas, dan tujuan yang berbeda dari alasan awal pengumpulan.

Keselarasan tata kelola menjadi penting agar integrasi informasi tidak menghilangkan batasan penggunaan data. Pengamanan teknis dan pengaturan kewenangan perlu mendukung penggunaan informasi sesuai tujuan yang semestinya.

Penggunaan kecerdasan buatan tetap membutuhkan pengawasan

Data pemerintah yang semakin terhubung juga membuka peluang pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi anomali, menemukan indikasi penipuan, serta mendukung analisis untuk penyusunan kebijakan.

Meski demikian, Pratama mengingatkan bahwa keputusan yang berdampak langsung terhadap masyarakat tidak semestinya sepenuhnya diserahkan kepada sistem otomatis. Kesalahan informasi, bias, kekeliruan model, dan false positive tetap menjadi risiko yang harus diperhitungkan.

"AI tidak boleh ditempatkan sebagai satu-satunya pihak yang menentukan hak masyarakat. Kesalahan data, bias, kesalahan model dan false positive tetap dapat terjadi," ungkapnya.

Pengawasan manusia menjadi bagian penting dalam penggunaan teknologi tersebut, terutama ketika hasil pemrosesan dapat memengaruhi hak masyarakat. Kemampuan AI untuk menganalisis informasi tidak menghilangkan kebutuhan akan pemeriksaan dan pertanggungjawaban atas keputusan yang dihasilkan.

Keberhasilan ditentukan oleh tata kelola yang bertanggung jawab

Pratama menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Satu Data Indonesia harus mencakup ketepatan informasi, keterbaruan data, interoperabilitas, keamanan, perlindungan privasi, serta kejelasan pihak yang berwenang mengelolanya.

Ia mengibaratkan data sebagai aset bernilai tinggi yang membutuhkan perlindungan sepadan dengan besarnya nilai dan risiko yang menyertainya.

"Data memang dapat disebut sebagai harta karun di era digital. Tetapi harta karun yang semakin besar juga membutuhkan sistem pengamanan yang semakin kuat," tegas Pratama.

Tujuan akhir kebijakan ini, menurut Pratama, bukan sekadar memperbanyak informasi yang tersimpan atau terhubung dalam sistem pemerintahan. Integrasi harus menghasilkan landasan yang lebih andal bagi pengambilan keputusan publik.

"Tujuan akhir Satu Data Indonesia bukanlah membuat pemerintah memiliki semakin banyak data, melainkan membuat pemerintah mampu mengambil keputusan yang semakin tepat berdasarkan data yang benar, mutakhir, interoperabel, aman dan digunakan secara bertanggung jawab," pungkasnya.