DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia untuk Integrasikan Data Nasional

DPR RI mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang pada Selasa, 6 Oktober 2026, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk mengintegrasikan pengelolaan data pemerintah dari kementerian hingga desa dengan standar yang sama, dilansir dari Medcom.

Seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan sebelum palu pengesahan diketukkan. UU SDI terdiri atas 20 bab dan 141 pasal, dengan pengaturan utama mengenai Data Dasar Nasional (DDN), kelembagaan, standar data, keamanan, akses, dan sanksi.

Dalam rapat paripurna, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan anggota terhadap pengesahan RUU tersebut.

"Sekarang kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Satu Data Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

UU SDI menetapkan DDN sebagai data yang dikuasai negara dan menjadi acuan perencanaan pembangunan, kebijakan keuangan, penganggaran, serta penyaluran bantuan sosial. Data juga dibagi menjadi enam kelompok dan tiga jenis, yakni terbuka, terbatas, dan tertutup.

UU tersebut membentuk Penyelenggara SDI yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini menggantikan konsep Badan Satu Data Indonesia, wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI, serta harus dibentuk paling lama satu tahun.

Pembahasan aturan dilakukan Panitia Kerja RUU SDI Baleg DPR RI bersama pemerintah selama tujuh hari, yakni pada 23, 24, 28, 29, 30 September, serta 1 dan 5 Oktober 2026. Pemerintah mengajukan 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah untuk batang tubuh dan 829 untuk penjelasan.

Ketua Panja RUU SDI sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menyatakan pembahasan menempatkan keterpaduan, akurasi, kemutakhiran, keamanan, dan kedaulatan data sebagai kebutuhan pengelolaan nasional.

"Satu data adalah semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa tata kelola, produsen data beragam dari kementerian hingga pemerintah desa, namun standarnya satu, metadata satu, kode referensi satu, data induknya satu," jelas Sturman Panjaitan, Ketua Panja RUU SDI sekaligus Wakil Ketua Baleg DPR RI.

Aturan tersebut mewajibkan instansi menggunakan standar data, metadata, kode referensi, dan data induk yang sama serta mengikuti katalog data nasional. Data tetap dapat digunakan bersama tanpa harus dikumpulkan dalam satu tempat, sementara kepemilikan dan tanggung jawab berada pada instansi pengelola.

Pengelolaan digital, termasuk pemanfaatan blockchain dan kecerdasan artifisial, wajib menjaga kedaulatan data dan tetap berada dalam pengawasan manusia. Keamanan mencakup sertifikat digital, audit keamanan, serta audit kedaulatan data.

Insiden keamanan wajib dilaporkan paling lambat 1x24 jam. Pengiriman Data Tertutup ke luar wilayah hukum Indonesia harus mendapat persetujuan DPR RI, sedangkan pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, ikut mengawasi, dan menyumbangkan data secara sukarela. Sengketa pengelolaan data diutamakan diselesaikan melalui mediasi paling lama 14 hari kerja dan dapat diperpanjang 14 hari kerja.

Hasil pembahasan Panja disepakati dalam Rapat Kerja Baleg DPR RI bersama pemerintah pada Senin, 5 Oktober 2026. Penyesuaian sistem dan infrastruktur SDI mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.