Pemerintah Integrasikan Data Antarinstansi Lewat UU SDI

Integrasi informasi antarkementerian dan lembaga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyederhanakan pelayanan publik. Melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), data yang sudah tersedia dan terverifikasi dapat digunakan kembali secara sah oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi pengulangan proses administrasi yang selama ini harus dilakukan masyarakat ketika mengakses layanan dari berbagai instansi. Informasi yang telah disampaikan sebelumnya diharapkan tidak perlu terus-menerus diminta kembali.

Dikutip dari Detik iNET, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa keterhubungan sistem menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bertanggung jawab mendukung konektivitas antarsistem elektronik pemerintah.

Dalam keterangannya pada Kamis (5/11/2026), Meutya menjelaskan bahwa tugas utama kementeriannya berkaitan dengan penghubungan data lintas instansi.

"Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan," ujar Meutya.

Selama ini, masyarakat dapat menghabiskan waktu dan tenaga untuk memenuhi persyaratan administrasi yang sama di sejumlah tempat. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang ingin dikurangi melalui penerapan tata kelola informasi secara terpadu.

Dengan pemanfaatan data yang sudah tersimpan dan tervalidasi, instansi pemerintah dapat mengurangi kebutuhan meminta dokumen berulang kali. Waktu dan tenaga masyarakat pun tidak lagi banyak tersita untuk mengurus persyaratan administratif yang sama.

"Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif," jelas Meutya.

Pelaksanaan UU SDI membutuhkan interoperabilitas sebagai salah satu persyaratan utama. Istilah ini merujuk pada kemampuan berbagai sistem elektronik untuk berkomunikasi dan bertukar informasi menggunakan standar yang telah disepakati.

Melalui mekanisme tersebut, informasi yang dikelola suatu kementerian atau lembaga dapat dimanfaatkan oleh instansi lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, integrasi tidak mengharuskan setiap instansi membangun sistem yang berdiri sendiri tanpa keterhubungan.

Namun, pertukaran informasi membutuhkan keseragaman tata kelola. Standar yang diperlukan mencakup kesamaan definisi data, pengelolaan metadata, penggunaan kode referensi, mekanisme keamanan, serta pengaturan akses.

Selain itu, setiap aktivitas pemanfaatan informasi harus dapat ditelusuri. Aspek tersebut diperlukan untuk memastikan penggunaan data memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meutya menilai keseragaman standar merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan komunikasi antarsistem pemerintah.

"Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting," ungkap Meutya.

Infrastruktur Digital dan Keselarasan Regulasi

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Kemkomdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem ini didukung infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) serta Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

Ketiga komponen tersebut berfungsi sebagai fondasi digital yang memungkinkan sistem elektronik milik berbagai instansi saling terhubung. Keberadaannya juga mendukung proses pertukaran informasi agar dapat berlangsung secara terpadu.

Pengembangan teknologi tersebut perlu disertai kesesuaian aturan hukum. Implementasi UU SDI harus berjalan selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan sektoral lainnya.

Keselarasan regulasi diperlukan supaya setiap kementerian dan lembaga memahami batas kewenangan, hak akses, tujuan pemanfaatan informasi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan data.

Perlindungan Privasi dan Kedaulatan Data

Integrasi sistem pemerintahan juga harus memperhatikan keamanan informasi dan hak privasi masyarakat. Kemudahan pertukaran data tidak berarti seluruh informasi dapat diakses tanpa pembatasan atau digunakan di luar kepentingan yang diizinkan.

Pengendalian pemanfaatan informasi perlu dilakukan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, perlindungan infrastruktur, serta pengawasan terhadap proses pengelolaan dan pemrosesan data.

Meutya menegaskan bahwa penguasaan negara terhadap data harus tetap memperhatikan perlindungan informasi pribadi masyarakat.

"Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat," tegasnya.

Prinsip integrasi yang diterapkan juga tidak mengharuskan seluruh basis data dipindahkan atau dikumpulkan dalam satu instansi. UU SDI tetap mempertahankan konsep 'data remains at source', yaitu data berada dalam pengelolaan instansi yang menjadi sumbernya.

Artinya, masing-masing kementerian dan lembaga tetap memiliki tanggung jawab terhadap kualitas, pembaruan, serta validitas informasi yang dikelolanya. Keterhubungan dilakukan melalui komunikasi antarsistem, bukan dengan mengambil alih seluruh kewenangan pengelolaan dari instansi asal.

Setiap instansi juga perlu menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data. Pembagian fungsi sebagai pengendali maupun prosesor data pribadi harus diperjelas agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Keberhasilan Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat

Pelaksanaan Satu Data Indonesia membutuhkan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Amanat UU SDI perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya penyediaan infrastruktur dan pembangunan sistem yang saling terhubung.

Menurut Meutya, ukuran keberhasilan kebijakan tersebut terletak pada perubahan yang dirasakan masyarakat ketika menggunakan layanan pemerintahan. Kemudahan mengakses pelayanan dan berkurangnya pengulangan administrasi menjadi manfaat yang ingin diwujudkan melalui integrasi data.

Dalam pernyataan terakhirnya, Meutya kembali menekankan pentingnya manfaat langsung bagi publik sebagai tolok ukur penerapan kebijakan tersebut.

"Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia," pungkasnya.