Komdigi Integrasikan Data Pemerintah untuk Pangkas Birokrasi

Integrasi data antarkementerian dan lembaga menjadi langkah pemerintah untuk memangkas birokrasi serta mengurangi pengulangan pengurusan dokumen oleh masyarakat. Melalui implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan sistem pertukaran data agar informasi yang sudah terverifikasi dapat digunakan kembali secara sah oleh instansi terkait. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mengisi formulir berulang kali, menyerahkan dokumen yang sama, dan mendatangi sejumlah kantor pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima detikINET, Kamis (5/11/2026). Meutya menyebut keterhubungan sistem dan data antarlembaga menjadi salah satu tanggung jawab utama Komdigi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Menurut Meutya, pemanfaatan kembali data yang sudah tersedia dapat mengurangi beban administrasi masyarakat. Waktu dan tenaga yang sebelumnya tersita untuk memenuhi persyaratan berulang diharapkan dapat dialihkan ke kegiatan produktif lainnya. "Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif," jelas Meutya.

Namun, pertukaran data antarlembaga membutuhkan interoperabilitas, yakni kemampuan sistem elektronik berbeda untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Meutya menilai keseragaman standar data menjadi syarat penting agar integrasi berjalan optimal. Standar tersebut mencakup definisi data, metadata, kode referensi, hingga mekanisme pengamanan dan pengendalian akses. Tanpa kesamaan standar, sistem pemerintah berisiko mengalami hambatan dalam pertukaran informasi.

"Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting," ungkap Meutya. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP).

Infrastruktur ini didukung Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk menghubungkan sistem elektronik berbagai instansi. Meski demikian, integrasi tidak berarti seluruh informasi masyarakat dipindahkan ke satu pusat penyimpanan. UU SDI tetap menggunakan prinsip data remains at source, sehingga setiap kementerian dan lembaga bertanggung jawab atas data yang dikelolanya.

Setiap instansi tetap berkewajiban menjaga kualitas, validitas, serta pemutakhiran informasi. Sistem dihubungkan agar data dapat dimanfaatkan sesuai kewenangan tanpa mengambil alih seluruh basis data dari instansi asal.

Aspek keamanan dan privasi juga menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Meutya, pemanfaatan informasi harus memiliki dasar kewenangan dan tujuan yang jelas, disertai pengaturan hak akses, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan pemrosesan data. Implementasi UU SDI, lanjut Meutya, juga harus berjalan selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai regulasi sektoral lainnya.

"Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat," pungkas Meutya.