UU Satu Data Indonesia Pangkas Urusan Administrasi Warga

Pengurusan administrasi pemerintahan yang selama ini mengharuskan masyarakat berulang kali menyerahkan dokumen ditargetkan menjadi lebih sederhana. Melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI), pemerintah berupaya mengintegrasikan pertukaran informasi antarkementerian dan lembaga. Kebijakan tersebut dilansir dari Detik iNET, Kamis (5/11/2026).

Integrasi ini memungkinkan informasi kependudukan maupun data administratif lain yang sudah tersedia dan terverifikasi digunakan kembali oleh instansi pemerintah sesuai kebutuhan serta kewenangannya. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu terus mengulang proses pengumpulan dokumen yang sebenarnya sudah dimiliki pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memiliki tanggung jawab utama dalam menghubungkan sistem dan informasi milik berbagai instansi.

"Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan," ujar Meutya.

Melalui mekanisme tersebut, proses pelayanan diharapkan tidak lagi membebani masyarakat dengan pengisian formulir berulang, penyerahan berkas yang sama, maupun kunjungan ke sejumlah kantor pemerintahan untuk menyelesaikan satu kebutuhan administrasi.

Meutya menilai penyederhanaan prosedur dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Waktu dan tenaga yang sebelumnya tersita untuk memenuhi persyaratan administratif bisa dialihkan kepada kegiatan lain yang lebih produktif.

"Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif," jelasnya.

Interoperabilitas menjadi syarat integrasi data

Penggabungan layanan digital pemerintah tidak cukup dilakukan dengan menghubungkan jaringan elektronik antarlembaga. Setiap sistem juga harus mempunyai kemampuan berkomunikasi dan bertukar informasi secara konsisten. Kemampuan tersebut dikenal sebagai interoperabilitas.

Menurut Meutya, penerapan interoperabilitas membutuhkan kesamaan standar pengelolaan informasi di seluruh kementerian dan lembaga. Standar tersebut mencakup definisi data, metadata, kode referensi, hingga ketentuan keamanan serta pengaturan akses.

Keseragaman diperlukan agar informasi yang dipertukarkan dapat dipahami dan digunakan oleh sistem dari instansi berbeda. Apabila setiap lembaga menerapkan standar masing-masing tanpa keselarasan, proses pertukaran informasi berpotensi mengalami kendala.

"Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting," ungkap Meutya.

Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Infrastruktur ini didukung oleh Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) sebagai bagian dari upaya menghubungkan sistem elektronik milik berbagai instansi.

Data tetap dikelola instansi asal

Meski pertukaran informasi diperluas, UU SDI tidak mengharuskan seluruh informasi masyarakat dipindahkan ke satu tempat penyimpanan terpusat. Pemerintah tetap menggunakan prinsip data remains at source, yaitu data berada dalam pengelolaan kementerian atau lembaga yang menjadi sumbernya.

Prinsip tersebut memastikan setiap instansi tetap bertanggung jawab terhadap informasi yang dikelolanya. Tanggung jawab itu meliputi pemeliharaan kualitas, pemeriksaan validitas, serta pembaruan data secara berkala.

Dengan pola ini, integrasi berlangsung melalui keterhubungan antarsistem, bukan pengambilalihan seluruh basis data oleh satu lembaga. Instansi lain dapat memanfaatkan informasi yang diperlukan sepanjang penggunaannya sesuai kewenangan yang berlaku.

Aspek keamanan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kemudahan pertukaran informasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan privasi masyarakat agar penggunaan data tidak melampaui kepentingan dan kewenangan yang telah ditetapkan.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya dasar kewenangan dan tujuan pemanfaatan yang jelas. Pengaturan hak akses, perlindungan infrastruktur, serta pengawasan terhadap proses pengolahan informasi juga menjadi bagian dari tata kelola yang harus diterapkan.

Meutya menegaskan bahwa pelaksanaan UU SDI harus tetap sejalan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berbagai peraturan sektoral yang berkaitan dengan pengelolaan informasi.

Keberhasilan diukur dari kemudahan layanan publik

Keberhasilan penerapan Satu Data Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah sistem elektronik yang berhasil dihubungkan. Pembangunan infrastruktur digital juga bukan satu-satunya tolok ukur pencapaian kebijakan tersebut.

Menurut Meutya, hasil yang paling penting adalah perubahan nyata dalam proses pelayanan pemerintahan. Masyarakat diharapkan dapat merasakan berkurangnya tahapan birokrasi, kebutuhan pengumpulan dokumen berulang, serta waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi.

Di sisi lain, pengelolaan informasi tetap harus memperhatikan prinsip kedaulatan data dan perlindungan hak masyarakat. Penguasaan negara terhadap data tidak boleh mengabaikan batasan pemanfaatan maupun keamanan informasi pribadi.

"Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat," pungkasnya.