Pemerintah Susun Aturan Turunan UU Satu Data Indonesia

Pengelolaan data nasional memasuki tahap persiapan operasional setelah Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) disahkan DPR. Pemerintah kini menyiapkan aturan pelaksanaan agar koordinasi data antarlembaga dapat berjalan lebih terarah, dilansir dari Nasional.

Fokus pemerintah tidak diarahkan pada pengambilalihan kewenangan pengelolaan data dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Sebaliknya, regulasi tersebut disiapkan untuk menyelaraskan tata kelola dan memungkinkan pertukaran data antarlembaga.

UU SDI disahkan melalui Rapat Paripurna DPR pada 6 Oktober 2026. Setelah pengesahan tersebut, pemerintah mulai melakukan sosialisasi untuk membangun kesamaan pemahaman mengenai ketentuan baru, terutama bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

Kegiatan sosialisasi tersebut diselenggarakan di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Agenda ini menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah dalam mempersiapkan penerapan aturan Satu Data Indonesia.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menjelaskan bahwa penerapan UU SDI tidak dimaksudkan untuk menjadikan pemerintah pusat sebagai pemegang seluruh kewenangan data nasional.

Menurut Maliki, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pengelolaan data sesuai kewenangan masing-masing. Pemerintah hanya mendorong penyelarasan agar data yang dikelola berbagai instansi dapat saling terhubung.

Penjelasan tersebut sekaligus menanggapi kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya pemusatan penguasaan data setelah undang-undang disahkan. Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme yang disiapkan lebih mengutamakan harmonisasi dan interoperabilitas.

Dalam kegiatan sosialisasi di Bappenas, Maliki menyampaikan:

"Tapi sedikit mengkoreksi terkait dengan pemusatan, ini tidak ada pemusatan (data). Jadi data tetap pada kewenangan masing-masing kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. Yang kita lakukan adalah mengharmoniskan nanti, menginteroperate-kan," ujar Maliki.

Aturan pelaksanaan ditargetkan selesai dalam 1-2 bulan

Selain sosialisasi, penyusunan regulasi turunan menjadi pekerjaan yang sedang diprioritaskan pemerintah. Ketentuan teknis tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan UU SDI sehingga kerangka pengelolaan data dapat diterapkan di lapangan.

Maliki menyebut penyelesaian aturan pelaksanaan ditargetkan berlangsung dalam waktu relatif singkat. Pemerintah mengupayakan agar proses penyusunannya tidak memerlukan waktu terlalu lama sehingga penerapan harmonisasi data dapat segera berjalan.

Target penyelesaian tersebut diperkirakan berada dalam rentang 1-2 bulan ke depan. Tenggat ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah untuk memastikan ketentuan dalam undang-undang memiliki landasan pelaksanaan yang diperlukan.

Maliki menjelaskan target penyusunan regulasi tersebut dalam sosialisasi UU SDI:

"Nah aturan dari pelaksanaan undang-undang ini yang sedang kita coba susun, mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam 1-2 bulan ke depan," tegasnya.

Perpres Satu Data Indonesia tetap berlaku selama masa transisi

Sambil menunggu regulasi turunan selesai disusun, pemerintah tidak langsung menghentikan penggunaan ketentuan sebelumnya. Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia tetap dijalankan secara paralel selama masa peralihan menuju penerapan undang-undang baru.

Aturan yang dimaksud adalah Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Penerapannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang masih selaras dengan UU SDI.

Dengan mekanisme tersebut, proses pelaksanaan kebijakan lama tetap berlangsung bersamaan dengan persiapan regulasi baru. Pemerintah akan mempertahankan ketentuan sebelumnya sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah disahkan.

Maliki menegaskan bahwa keberlanjutan aturan lama menjadi bagian dari proses transisi pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia.

"Tetapi ini akan secara paralel dilaksanakan karena tetap bahwa Perpres SDI (Perpres Nomor 39 Tahun 2019) ini masih kita akan coba jalankan, sesuai apa yang memang masih sejalan dengan undang-undang SDI," pungkasnya.