Tito Karnavian Ingatkan UU Satu Data Hindari Tumpang Tindih

Penerapan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) perlu memperhatikan pembagian kewenangan antarlembaga serta perlindungan informasi strategis negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah catatan dalam sosialisasi UU tersebut di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

UU Satu Data Indonesia disahkan pada 6 Oktober 2026. Tito menilai integrasi data nasional tidak boleh menjadi dasar untuk mengambil alih seluruh kewenangan pengelolaan data yang selama ini telah diberikan kepada kementerian dan lembaga melalui undang-undang lain.

Dalam penyampaian masukannya kepada Badan Legislasi (Baleg), Tito menekankan bahwa kebijakan satu data harus tetap menghormati kewenangan masing-masing institusi.

"Beberapa hal yang kiranya menjadi masukkan di Baleg pembuat undang-undang. Yang pertama, satu data tidak berarti bahwa semua dikooptasi. Dikooptasi semua di dalam (UU) apapun namanya," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Ia menilai pengambilalihan kewenangan secara terpusat berpotensi menimbulkan benturan aturan. Sebab, sejumlah undang-undang telah memberikan tanggung jawab pengelolaan sektor tertentu kepada kementerian atau lembaga terkait.

"Karena kalau dikooptasi, itu akan membuat kewenangannya berbenturan dengan kewenangan yang perlu harmonisasi undang-undang. Karena sebagian undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga atau kementerian untuk menangani itu," kata Tito.

Selain persoalan kewenangan, Tito juga menyoroti pembatasan akses terhadap informasi strategis. Menurutnya, integrasi data tidak berarti seluruh informasi milik pemerintah dapat dibagikan secara terbuka melalui satu sistem.

Ia mengingatkan bahwa kondisi persaingan antarnegara menuntut pemerintah mempertimbangkan risiko keamanan sebelum membagikan data nasional kepada berbagai pihak.

"Kemudian yang berikutnya lagi adalah data yang di-sharing, sebaiknya juga diatur adalah data-data yang tidak bersifat sensitif terhadap keamanan negara. Karena apapun juga, kita berada pada situasi dunia yang anarkis," tegas Tito.

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah ketahanan infrastruktur digital. Tito meminta penguatan sistem perlindungan siber agar penerapan aplikasi satu data nasional tidak menimbulkan kerentanan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Tito, digitalisasi memang dapat mempercepat proses pengelolaan informasi. Namun, gangguan akibat peretasan atau serangan yang melumpuhkan aplikasi berpotensi menghambat pelayanan dan tata kelola data publik secara serius.

"Terakhir adalah pengamanan cyber security. Sekali kita bermain di IT, di aplikasi misalnya, di satu sisi akan mempermudah untuk kecepatan, tapi di sisi lain juga membuat sistem itu akan menjadi lumpuh ketika kemudian di-hack atau dibuat down dan lain-lain, itu kelumpuhannya akan parah dibanding dengan cara-cara manual. Sehingga perlu penguatan dari sisi sistem cybernya," pungkas Tito.