DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia dan Bentuk Lembaga Baru

Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membawa perubahan dalam tata kelola pendataan nasional. Regulasi tersebut mengamanatkan pembentukan lembaga baru yang bertugas menyelenggarakan program Satu Data Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dilansir dari Nasional.

Kehadiran sistem pengelolaan data yang terintegrasi dinilai penting untuk mendukung penyusunan kebijakan pemerintah. Data yang akurat diperlukan agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai keberadaan program Satu Data Indonesia dapat menjawab kebutuhan pemerintah terhadap data yang lebih terkoordinasi. Menurutnya, kualitas pendataan menjadi salah satu unsur penting dalam proses perumusan kebijakan publik.

Selama ini, pengumpulan informasi nasional masih bertumpu pada hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) serta pendataan yang dilakukan masing-masing kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kemampuan setiap instansi dalam menghimpun informasi tidak sama.

Nailul menjelaskan bahwa perbedaan kapasitas pengumpulan data antarkementerian dan lembaga membutuhkan penyelarasan melalui kebijakan nasional. Keseragaman kedudukan data sektoral dan nasional menjadi salah satu tujuan yang semestinya dicapai melalui regulasi tersebut.

Dalam keterangannya kepada Kontan.co.id, Senin (2/11/2026), Nailul menyampaikan:

"Padahal kemampuan masing-masing K/L dalam mengumpulkan data sangat berbeda. Jadi perlu ada kebijakan yang menyamakan kedudukan data baik sektoral maupun nasional. UU Satu Data Indonesia harusnya menuju ke sana," ujarnya.

Meski mendukung tujuan penyatuan pengelolaan data, Celios memberikan perhatian terhadap ketentuan pembentukan institusi baru. Nailul mempertanyakan apakah penyelenggaraan program tersebut memang membutuhkan badan tersendiri, mengingat BPS sudah memiliki fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan statistik nasional.

Celios Menilai Penguatan BPS Lebih Efisien

Alternatif yang disampaikan Nailul adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan BPS agar dapat menjalankan tanggung jawab sebagai pengampu program Satu Data Indonesia. Pendekatan tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan membangun institusi tambahan di luar struktur yang telah tersedia.

Namun, penguatan BPS menurutnya perlu disertai jaminan independensi. Salah satu persoalan yang selama ini dihadapi lembaga tersebut berkaitan dengan proses penghimpunan informasi yang bersumber dari kementerian dan lembaga sektoral.

Nailul menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan menjadikan BPS sebagai institusi utama dalam penyelenggaraan program tersebut.

"Namun demikian, apakah perlu lembaga sendiri? Saya melihat BPS sebenarnya bisa menjadi lembaga pengampu Satu Data Indonesia, dengan catatan harus independen. BPS selama ini terkendala dalam penghimpunan data yang berasal dari sektoral," katanya.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pelaksanaan UU Satu Data Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembentukan institusi baru. Kapasitas lembaga yang sudah ada, efisiensi penggunaan anggaran, serta kemampuan menghimpun informasi dari berbagai sektor juga menjadi perhatian dalam pandangan Celios.

Independensi Menjadi Perhatian dalam Pengelolaan Data

Selain persoalan efisiensi anggaran, Nailul menyoroti pentingnya menjaga kebebasan lembaga pengelola data dari intervensi kepentingan politik. Menurutnya, independensi merupakan unsur penting agar informasi yang dihasilkan tetap dapat dipercaya.

Persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kualitas kebijakan publik. Apabila data yang digunakan pemerintah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, kredibilitas kebijakan yang disusun berdasarkan informasi tersebut juga berpotensi terganggu.

Nailul mengingatkan bahwa pembentukan institusi baru tidak otomatis menjamin kualitas pendataan apabila aspek independensi tidak menjadi perhatian utama. Ia menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan munculnya data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya khawatir, lembaga baru tanpa independensi hanya akan memberikan data palsu. Akibatnya, kebijakan publik yang dibuat tidak akan kredibel juga. Hasil yang didapatkan tidak dapat optimal," pungkasnya.

Pandangan Celios tersebut menempatkan independensi, efisiensi anggaran, dan kemampuan pengumpulan data sektoral sebagai sejumlah persoalan penting dalam pelaksanaan UU Satu Data Indonesia. Penguatan BPS menjadi alternatif yang dinilai perlu dipertimbangkan dibandingkan membentuk lembaga baru.