UU Satu Data Indonesia Perluas Integrasi Data Antarinstansi

Pemerintah memperluas integrasi data nasional melalui penguatan regulasi Satu Data Indonesia menjadi undang-undang yang disahkan pada 6 Oktober 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi, memperluas pertukaran data antarlembaga hingga sektor nonpemerintah, serta meningkatkan kemudahan masyarakat mengakses layanan publik, dilansir dari Nasional.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan perkembangan kebijakan tersebut dalam sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut Rini, fondasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebenarnya telah dibangun sejak 2019 melalui Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019. Regulasi tersebut menjadi dasar pengembangan tata kelola data, terutama di lingkungan pemerintahan eksekutif.

Namun, cakupan kebutuhan integrasi informasi nasional terus meningkat. Pemerintah menilai pengaturan sebelumnya perlu diperkuat agar pertukaran data tidak hanya melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

"Namun, kebutuhan akan data yang terintegrasi terus berkembang. Tata kelola tidak lagi cukup hanya menghubungkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, tetapi juga bisa menjangkau berbagai pihak di luar pemerintahan," ujar Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Perluasan cakupan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah meningkatkan landasan hukum penyelenggaraan Satu Data Indonesia dari tingkat peraturan presiden menjadi undang-undang. Penguatan ini juga diarahkan untuk memperluas interoperabilitas atau kemampuan berbagai sistem dalam bertukar dan menggunakan data.

"Karena itu, penguatan pengaturan satu data Indonesia melalui undang-undang menjadi langkah penting untuk memperkuat dan memperluas interoperabilitas data, termasuk dengan korporasi, badan hukum publik, dan pihak lainnya," jelas Rini.

Selain memperluas keterlibatan berbagai pihak, regulasi baru tersebut membawa perubahan pada mekanisme pertukaran data antarlembaga. Salah satu sasaran utamanya adalah mengurangi tahapan administratif yang selama ini diperlukan untuk memperoleh akses data dari instansi lain.

Rini menyebut instansi tidak lagi harus membuat nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama tersendiri untuk setiap kebutuhan berbagi data. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dalam kerangka Satu Data Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan keamanan dan klasifikasi informasi.

"Salah satu penguatan yang penting dalam pengaturan ini adalah kemudahan berbagi pakai data tanpa harus melalui MOU atau perjanjian kerja sama tersendiri. Sepanjang dilakukan dalam satu kerangka, satu data Indonesia dengan tetap memenuhi standar keamanan dan klasifikasi data," ungkap Rini.

Penyederhanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat integrasi informasi di lingkungan kementerian dan lembaga. Pemerintah juga menargetkan manfaat kebijakan ini tidak berhenti pada kemudahan koordinasi internal, tetapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Rini menjelaskan, salah satu sasaran penerapan Satu Data Indonesia adalah mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menyerahkan informasi pribadi yang sama berulang kali ketika mengakses layanan pemerintah.

"Kemudahan bagi instansi tersebut pada akhirnya harus dirasakan oleh masyarakat. Kita bergerak menuju prinsip once only, agar masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan data yang sama ketika mengakses layanan pemerintah. Inilah semangat satu data Indonesia dan satu pengalaman pengguna," tutur Rini.