Prabowo Perintahkan Usut Karhutla dan Cabut Izin Korporasi

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan individu dan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026). Pemerintah menyiapkan penindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha perusahaan yang terbukti melanggar hukum, karena kebakaran tersebut dinilai mengancam kesehatan jutaan warga.

Prabowo meminta Kementerian Kehutanan, kepolisian, Kejaksaan Agung, TNI, dan intelijen bekerja sama menelusuri pihak yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan yang disampaikan dalam sidang, kebakaran tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tetapi juga diduga melibatkan tindakan manusia dan tanggung jawab korporasi.

Presiden menilai pembakaran hutan yang membahayakan masyarakat perlu ditangani sebagai kejahatan serius. Ia juga memperingatkan bahwa pemerintah akan mengungkap perusahaan asing yang terlibat apabila bukti telah tersedia, menanggapi negara-negara yang dianggap merendahkan Indonesia terkait persoalan karhutla.

Dalam sidang kabinet tersebut, Prabowo menegaskan perlunya tindakan hukum yang tidak terbatas pada penanganan rutin.

"Kali ini, maaf, kita tidak bisa lagi bertindak dengan biasa-biasa saja. Kalau buktinya sudah jelas kita akan bertindak, kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Prabowo juga menyoroti kemungkinan keterlibatan perusahaan asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Dan bagi negara-negara tertentu yang suka menghina bangsa Indonesia, pada saatnya kita akan buka perusahaan-perusahaan," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Presiden meminta penyelidikan dilakukan secara teliti agar tindakan hukum didasarkan pada bukti. Ia menyebut adanya dugaan pembakaran yang disengaja dan menekankan bahwa penanganan karhutla akan diperluas hingga penelusuran terhadap pihak yang bertanggung jawab.

"Dan menurut saya harus kita sikapi dengan hati-hati, dengan teliti," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Prabowo menggambarkan dampak pembakaran hutan sebagai ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Ia meminta aparat mengusut kasus tersebut hingga tuntas dan tidak menganggap dampaknya sebagai persoalan ringan.

"Yang bisa kita anggap ini adalah terorisme lingkungan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena apa yang mereka lakukan membahayakan kesehatan jutaan rakyat kita.

Kita tidak boleh menganggap ini remeh. Kita akan sekarang masif menangani itu. Tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas," ujar Prabowo Subianto, Presiden RI.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah membuka peluang memasukkan konsep terorisme ekologi ke dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah sidang kabinet pada Rabu (21/10/2026), meskipun ia belum menjelaskan bentuk regulasi yang akan digunakan.

Supratman menyebut arahan Presiden menjadi dasar pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan tersebut.

"Nanti pasti [Dimasukkan ke UU], karena perintahnya tadi kepada Menteri Kehutanan dan Menteri KLHK juga hal yang sama, yang tadi secara riil beliau sebut," ujar Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum.

Ia menambahkan bahwa perangkat hukum yang tersedia perlu digunakan untuk memastikan pelaku karhutla ditindak. Penyempurnaan aturan dapat dipertimbangkan apabila diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum.

"Kan semua undang-undangnya ada, tinggal kalau ada sesuatu hal yang mau disempurnakan, tinggal ditambah," ujar Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum.

Dari parlemen, anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung penindakan terhadap pihak yang diduga terlibat dalam karhutla dan praktik mafia sawit. Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun Instagram pada Rabu (21/10/2026), ia meminta pemerintah menelusuri tanggung jawab korporasi, termasuk dugaan keterkaitan antara subsidi perkebunan sawit dan kerusakan lingkungan.

Rieke meminta penanganan tidak berhenti pada sanksi administratif. Ia mendorong penggunaan proses pidana dan perdata secara bersamaan terhadap pihak yang terbukti melanggar hukum.

"Kita mendukung dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo hari kemarin 20 Oktober 2026, Pak Presiden tetap tegas tapi memerintahkan tindakan bagi para perusak keuangan negara dan pembakar hutan tanpa kompromi. Jangan cuma sanksi administrasi formalitas. Rasanya nggak akan cuma pidato saja, ada penegakan hukum pidana dan perdata yang harus dijalankan secara serempak radikal," ujar Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI.

Rieke juga mendesak penyelidikan terhadap dugaan praktik mafia sawit yang melibatkan pihak dalam negeri maupun luar negeri. Ia meminta penelusuran aset dan pertanggungjawaban aktor yang terbukti terlibat.

"Pak Presiden, tetap semangat. Kalau Pak Presiden tegas, benar-benar tegas sampai ke akar-akarnya, Bapak Presiden Prabowo, sapu bersih mafia sawit lintas negara, baik lokal maupun asing, baik asal Singapura dan Malaysia, termasuk juga mereka yang di dalam negeri, sita aset induk, seret aktor intelektualnya ke penjara. Kalau Pak Presiden bisa seperti itu, kita pasti dukung, Pak," ujar Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI.

Selain penindakan pidana, Rieke mendorong perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan untuk membayar biaya penanganan kebakaran dan pemulihan kawasan terdampak. Ia secara khusus menyoroti korporasi penerima subsidi dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Melalui instrumen hukum gugatan perdata ganti rugi korporasi, para penikmat subsidi BPDPKS ini wajib membayar seluruh biaya penanganan karhutla, membayar ganti rugi ekologis, dan membiayai total pemulihan hutan serta lahan Indonesia yang rusak," ujar Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI.

Menurut data yang disampaikan Rieke, BPDPKS menyalurkan dana Rp 176,1 triliun selama periode 2015–2023. Hampir Rp 146 triliun atau sekitar 83 persen disebut dialokasikan untuk subsidi biodiesel bagi korporasi, sedangkan subsidi minyak goreng curah mencapai Rp 7,28 triliun.

Rieke mempertanyakan transparansi penerima subsidi serta manfaat pendanaan tersebut bagi petani swadaya. Ia juga meminta perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan bertanggung jawab atas biaya pemulihan.

"Kalian keruk subsidi ratusan triliun dari tanah Indonesia, maka kalian wajib bertanggung jawab memulihkan paru-paru bumi pertiwi yang kalian hancurkan," ujar Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI.

Materi yang dirujuk Rieke, berdasarkan data KOSMAK dan WALHI pada Oktober 2026, mengindikasikan adanya 25–52 korporasi yang terafiliasi dengan modal Singapura dan Malaysia serta disebut memiliki keterkaitan dengan penerimaan subsidi dan titik panas karhutla. Informasi tersebut merupakan dugaan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan perusahaan dalam tindak pidana.

Dalam materi itu, Wilmar disebut menerima dana sekitar Rp 56,6 triliun hingga Rp 64,3 triliun, termasuk Rp 52,1 triliun untuk biodiesel. Musim Mas disebut menerima Rp 26,5 triliun, termasuk Rp 24,1 triliun untuk biodiesel, sedangkan RGE disebut menerima sekitar Rp 21,3 triliun hingga Rp 25,4 triliun.

Materi yang sama menyoroti titik panas di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra, Kalimantan, Papua Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Kuala Lumpur Kepong (KLK) melalui PT Menteng Jaya Sawit Perdana serta Genting Plantations juga disebut dalam kaitan dengan titik panas di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Rieke menyatakan Kejaksaan Agung telah memulai penyidikan terkait dugaan kejahatan keuangan dana sawit pada 7 September 2023 melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor Prin-46/F.2/Fd.2/09/2023. Menurut keterangannya, lebih dari 25 saksi telah diperiksa sepanjang 2023–2026, tetapi belum ada tersangka utama maupun korporasi yang ditetapkan.

Ia meminta penyidik menelusuri aktor utama, memeriksa pertanggungjawaban korporasi berdasarkan bukti, serta membuka informasi mengenai penerima subsidi dan perkembangan perkara.

"Pantau terus, ungkap kejahatan, indikasi kejahatan keuangan dana sawit, bongkar, usut tuntas dana sawit di BPDPKS, usut tuntas kejahatan lingkungan," ujar Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI.

Rieke menilai penyelesaian kasus harus mencakup dugaan tindak pidana dan pemulihan lingkungan, bukan hanya penanganan kabut asap.

"Indonesia, kita bukan hanya berbicara soal asap. Asap tidak akan pernah berhenti berasap kalau masalah seperti ini tidak tuntas diselesaikan," ujar Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI.