Bareskrim Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia telah menjerat 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka. Bareskrim Polri menetapkan para tersangka dalam perkara yang tersebar di sejumlah wilayah, dengan luasan lahan terbakar mencapai ribuan hektare, dilansir dari Nasional.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa 20 korporasi yang menjadi tersangka terdiri atas empat perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan 16 perusahaan dalam negeri. Polri juga mencatat ratusan laporan polisi terkait kebakaran tersebut.

Menurut data yang disampaikan Asep dalam siaran pers Kamis (29/10/2026), terdapat 287 laporan polisi mengenai karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 5.859,12 hektare.

Asep menjelaskan komposisi perusahaan yang menghadapi proses hukum dalam perkara tersebut.

"Dari 20 korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dan 16 lainnya merupakan perusahaan dalam negeri," ujar Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri.

Berdasarkan catatan kepolisian, laporan karhutla paling banyak berasal dari wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dengan 68 laporan. Polda Riau berada di urutan berikutnya dengan 59 laporan, disusul Polda Kalimantan Tengah sebanyak 43 laporan.

Dalam penanganan perkara yang melibatkan korporasi, Polri mencatat 104 laporan polisi dengan luas lahan terbakar mencapai 29.168,78 hektare. Angka tersebut merupakan data khusus untuk penanganan perkara yang melibatkan perusahaan.

Asep menegaskan, proses penegakan hukum dilakukan berdasarkan alat bukti melalui metode Scientific Crime Investigation. Penindakan ditujukan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran, baik yang terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian.

Selain penyidikan, Polri menjalankan langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran berulang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa upaya tersebut juga mencakup dukungan bagi masyarakat dan petugas di lapangan.

Polri mengerahkan 1.000 personel bantuan kendali operasi (BKO) dari berbagai unsur, termasuk Korps Brimob, untuk mendukung penanganan karhutla. Sebanyak 403 personel lainnya ditugaskan memberikan edukasi pencegahan kepada masyarakat.

Kepolisian juga menyediakan dukungan tenaga medis bagi warga yang terdampak kebakaran serta personel yang bertugas di lapangan.

Untuk perkara yang melibatkan korporasi, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 99 ayat (1), (2), dan (3), serta Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kesengajaan maupun kelalaian, serta pembakaran lahan.