RI dan Singapura Bentuk Satgas Usut Korporasi Pembakar Hutan

Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk mengusut perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menelusuri aliran dana serta mengumpulkan bukti lintas negara. Kesepakatan tersebut dibahas Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam pertemuan bilateral di Jakarta pada Selasa, 27 Oktober 2026, di tengah meluasnya kekhawatiran akibat kabut asap.

Menurut Arrmanatha, satuan tugas itu akan memperkuat pertukaran informasi, intelijen keuangan, pengumpulan bukti, dan pemulihan aset jika memungkinkan. Pemerintah Indonesia juga menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Singapura untuk membawa pihak yang bertanggung jawab ke proses hukum.

Dalam pernyataan pers bersama di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Arrmanatha menekankan bahwa masyarakat Indonesia di wilayah terdampak menjadi pihak pertama yang merasakan dampak kebakaran.

"Izinkan saya menegaskan hal ini. Korban pertama dari kebakaran ini adalah rakyat Indonesia sendiri," ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri RI.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, termasuk petani, anak-anak, dan keluarga, telah lebih dahulu terpapar asap akibat kebakaran tersebut.

"Merekalah para petani kita, anak-anak kita, dan keluarga kita di Sumatera dan Kalimantan yang harus menghirup asap terlebih dahulu," ujar Arrmanatha.

Menurut Arrmanatha, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penanganan karhutla sebagai prioritas nasional. Pemerintah mengintensifkan koordinasi dan mengerahkan sumber daya untuk memadamkan api di wilayah terdampak.

"Dan hal ini telah saya sampaikan dengan sangat jelas kepada Menteri Vivian. Beliau (Prabowo) telah menginstruksikan untuk mengintensifkan, mengoordinasikan dengan lebih baik, dan mempertahankan respons nasional, serta mengerahkan seluruh sumber daya nasional yang ada untuk memadamkan api," ujar Arrmanatha.

Upaya pemadaman mencakup pengeboman air atau water bombing, penggunaan es kering, dan modifikasi cuaca. Arrmanatha menyebut kondisi alam, terutama fenomena El Nino yang parah, menjadi tantangan dalam mengendalikan kebakaran.

"Kita akan terus menggunakan seluruh teknologi yang tersedia untuk memadamkan api. Namun sekali lagi, faktor alam sangat menentukan keberhasilan kita. Karena seperti yang Anda ketahui, tantangan saat ini adalah fenomena El Nino yang parah," ujar Arrmanatha.

Ia juga memaparkan skala pengerahan sumber daya pemerintah untuk menangani kebakaran di berbagai provinsi prioritas.

"Saya juga telah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Vivian bahwa kita telah mengerahkan sekitar 71 ribu personel darat dan sekitar 51 unit udara yang telah dimobilisasi di seluruh provinsi prioritas. Personel dan armada tambahan pun sedang dipersiapkan untuk dikerahkan. Namun ketahuilah, ketika kami melindungi rakyat kami sendiri, kami juga sekaligus melindungi tetangga dan kawasan kita," ujar Arrmanatha.

Indonesia menyatakan memahami kekhawatiran negara-negara tetangga dan terbuka terhadap tawaran bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan di lapangan.

"Kami memahami kekhawatiran negara tetangga kami dan mengapresiasi tawaran bantuan yang diberikan. Tawaran-tawaran ini akan dipertimbangkan oleh otoritas terkait di Indonesia sesuai dengan kebutuhan di lapangan," ujar Arrmanatha.

Ia menambahkan bahwa koordinasi regional tetap akan dilakukan melalui mekanisme ASEAN, termasuk perjanjian mengenai pencemaran kabut asap lintas batas.

"Kita akan terus bekerja melalui saluran ASEAN yang telah ada, termasuk Perjanjian ASEAN tentang ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution," ujar Arrmanatha.

Dalam pembahasan penegakan hukum, Arrmanatha mengatakan kedua negara sepakat memperkuat pertanggungjawaban korporasi melalui pembentukan satuan tugas bersama.

"Kami membahas pembentukan satgas bersama untuk memperkuat tanggung jawab korporasi," ujar Arrmanatha.

Menurut dia, kerja sama tersebut dirancang untuk menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas. Pemulihan aset juga dapat dilakukan apabila memungkinkan.

"Satgas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta jika memungkinkan-pemulihan aset. Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita," ujar Arrmanatha.

Arrmanatha menyatakan Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan Singapura dan pihak lain untuk memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran. Pemerintah Indonesia juga menyambut tawaran Singapura untuk berbagi informasi mengenai perusahaan yang terkait dengan karhutla.

"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Singapura dan pihak lainnya demi membawa mereka yang bertanggung jawab ke meja hijau. Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana," ujar Arrmanatha.

Ia menekankan pentingnya menelusuri transaksi keuangan perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran. Informasi korporasi dari Singapura dinilai dapat mendukung penyelidikan yang dilakukan kedua negara.

"Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Singapura telah menawarkan untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran, yang kami sambut baik sebagai peluang berharga," ujar Arrmanatha.

Arrmanatha juga menyampaikan bahwa Singapura telah mengumumkan pemberitahuan pencegahan terhadap 10 perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan karhutla di Indonesia. Di dalam negeri, penyelidikan dan proses hukum telah menjangkau ratusan individu serta lebih dari 50 korporasi.

"Indonesia juga tengah melakukan penyelidikan nasional yang terkoordinasi dan tegas. Ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi telah dan sedang diselidiki serta diproses hukum, bahkan beberapa di antaranya telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia," ujar Arrmanatha.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyetujui pembentukan satuan tugas tersebut. Menurut dia, koordinasi dan pertukaran informasi antara kedua negara diperlukan untuk memperkuat tindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat.

"Pak Tata mengusulkan pembentukan satuan tugas bersama; Singapura menyetujuinya, dan kami pada dasarnya memberikan peringatan tegas kepada semua perusahaan bahwa satgas bersama ini akan memastikan koordinasi tindakan serta pertukaran informasi yang sangat erat antara Indonesia dan Singapura. Kami berharap efek jera dari satgas bersama ini dapat membawa perubahan nyata," ujar Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura.

Secara terpisah, CNN Indonesia melaporkan bahwa kunjungan Vivian berlangsung ketika Singapura dan Malaysia meningkatkan kekhawatiran terhadap kabut asap yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Singapura juga mempertimbangkan penguatan undang-undang pencemaran kabut asap lintas batas.

Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu menyatakan aturan yang berlaku menghadapi kendala dalam memperoleh bukti dan mendapatkan kerja sama perusahaan yang berada di luar yurisdiksi Singapura.

"Kerangka penegakan hukum kita seharusnya tidak membiarkan sebuah perusahaan menggagalkan penyelidikan hanya dengan menolak bekerja sama atau tetap berada di luar Singapura," ujar Grace Fu, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura.

Pemerintah Singapura pada 23 Oktober mengumumkan pembentukan panel khusus yang melibatkan firma hukum, audit, dan investigasi untuk mendukung penyelidikan lintas batas terhadap operasional, hubungan korporasi, serta rantai pasok perusahaan yang teridentifikasi.