Indonesia dan Singapura Bentuk Gugus Tugas Usut Karhutla

Indonesia dan Singapura merencanakan pembentukan gugus tugas bersama untuk menyelidiki keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas. Menurut laporan yang dilansir dari Nasional, rencana tersebut dibahas Menteri Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (26/10/2026). Kerja sama kedua negara akan mencakup pertukaran informasi, pengumpulan bukti, penelusuran aliran dana perusahaan yang diduga terlibat, hingga kemungkinan pemulihan aset.

Langkah ini menyusul meningkatnya kekhawatiran Singapura terhadap kabut asap dari Indonesia yang disebut sebagai yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Indonesia sebelumnya telah memulai penyelidikan pidana terhadap sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan kebakaran. Sementara itu, Singapura menyatakan kesiapannya mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terdaftar di negaranya apabila terbukti bertanggung jawab.

Arrmanatha Nasir menjelaskan bahwa penelusuran keuangan menjadi salah satu bagian penting dalam kerja sama tersebut. Upaya ini ditujukan untuk mengidentifikasi aliran dana yang berkaitan dengan perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla.

"Kita harus menelusuri jejak aliran dana yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini," ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri Indonesia, sebagaimana dikutip Reuters. Dampak karhutla juga meluas ke kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Kebakaran meningkatkan kasus penyakit pernapasan, sedangkan sektor perkebunan menghadapi risiko kerusakan tanaman, gangguan panen, penurunan produksi, serta kenaikan biaya pemulihan.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Hariyadi, menjelaskan bahwa penanganan kebakaran perlu mempertimbangkan hubungan antara praktik agronomi, kondisi lingkungan, aktivitas manusia, dan tata kelola ruang. Kerugian perusahaan juga dapat mencakup kerusakan jalan produksi, jaringan drainase, infrastruktur kebun, serta ekosistem penunjang produktivitas lahan. Risiko kebakaran lebih besar di lahan gambut karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah dan bertahan meskipun kobaran di permukaan telah padam. Kondisi tersebut memungkinkan kebakaran berulang dan meningkatkan kebutuhan biaya penanganan.

Dari sisi lingkungan, Hariyadi menjelaskan bahwa kebakaran dapat merusak mikroorganisme tanah, mengganggu keseimbangan unsur hara, serta memusnahkan flora dan fauna yang mendukung produktivitas lahan. Abu kebakaran juga tidak otomatis meningkatkan kesuburan karena api dapat menghilangkan bahan organik dan merusak kehidupan di dalam tanah. Perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran berisiko menghadapi sanksi hukum dan gangguan operasional.

Kasus karhutla juga dapat mengurangi kepercayaan pembeli dan mitra usaha serta menghambat akses pasar dan rantai pasok ketika pasar global menuntut produksi yang bertanggung jawab. Hariyadi menekankan tujuh prinsip pengelolaan perkebunan, yakni legalitas, produktivitas, kualitas, keberlanjutan, keterlacakan, humanitas, dan profitabilitas. Legalitas meliputi kepastian hak atas tanah, perizinan, dan kepatuhan terhadap peraturan, sedangkan produktivitas dan kualitas berkaitan dengan hasil serta mutu produk, termasuk rendemen dan kadar asam lemak bebas (ALB) minyak sawit.

Prinsip keberlanjutan mencakup perlindungan lingkungan dan pencegahan pembakaran, sementara keterlacakan memastikan asal lahan dan bahan baku dapat ditelusuri. Prinsip humanitas menempatkan perlindungan pekerja dan masyarakat sebagai tanggung jawab perusahaan, sedangkan profitabilitas mendukung pembiayaan pemeliharaan tanaman, penerapan teknologi, dan perlindungan lingkungan.