Bareskrim Tetapkan 265 Tersangka Kasus Karhutla

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan memasuki tahap penegakan hukum terhadap ratusan pihak. Bareskrim Polri menetapkan 20 korporasi dan 245 orang sebagai tersangka, disertai rekomendasi pencabutan izin serta sanksi administratif terhadap sejumlah perusahaan, dilansir dari Nasional.

Berdasarkan informasi tersebut, aparat juga merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi. Selain itu, sebanyak 32 perusahaan dijatuhi sanksi administratif terkait kasus kebakaran hutan dan lahan.

Anggota Komisi XII DPR RI, Yulisman, meminta agar proses penanganan perkara tidak berhenti pada pemberian sanksi pidana maupun administratif. Ia menilai perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus menjalankan kewajiban pemulihan lingkungan.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi. Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab juga harus memenuhi kewajiban pemulihan agar kerusakan lingkungan tidak terus menimbulkan dampak bagi masyarakat," ujar Yulisman.

Yulisman menekankan pentingnya pemulihan kawasan terdampak kebakaran secara terukur. Langkah tersebut diperlukan untuk mengembalikan fungsi ekosistem sekaligus mengurangi risiko terjadinya kebakaran berulang.

Menurut dia, dampak karhutla tidak terbatas pada kerusakan lingkungan. Kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

"Kita tidak ingin kawasan yang terbakar dibiarkan begitu saja setelah proses hukum selesai. Harus ada langkah pemulihan yang jelas, terukur, dan diawasi pelaksanaannya. Ini penting agar fungsi lingkungan dapat kembali pulih sekaligus mencegah terulangnya kebakaran di kawasan yang sama," tegas Yulisman.

Selain pemulihan lingkungan, Yulisman menyoroti dampak asap karhutla yang turut dirasakan negara tetangga, termasuk Singapura dan Malaysia. Ia meminta penelusuran terhadap pemilik korporasi dilakukan secara transparan.

Yulisman juga mengaitkan perlindungan lingkungan dengan tata kelola investasi berkelanjutan. Menurut dia, pengawasan dan penegakan hukum perlu berjalan bersamaan dengan pencegahan serta pemulihan lingkungan.

"Perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari tata kelola investasi yang berkelanjutan. Kita ingin kegiatan ekonomi terus berkembang, tetapi pada saat yang sama masyarakat terlindungi dan kelestarian lingkungan tetap terjaga. Karena itu, pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan serta pemulihan lingkungan," imbuh Yulisman.