Indonesia dan Singapura Bentuk Satgas Penegakan Hukum Karhutla

Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kerja sama lintas negara ini mencakup pertukaran informasi, intelijen keuangan, serta pengumpulan bukti untuk mendukung penindakan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat, dilansir dari Nasional.

Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyampaikan kesepakatan tersebut dalam konferensi pers bersama di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pemerintah kedua negara menargetkan penguatan koordinasi agar pertanggungjawaban korporasi dapat ditegakkan melampaui batas yurisdiksi nasional.

Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, menegaskan bahwa penanganan karhutla harus mencakup penyelidikan terhadap pihak yang bertanggung jawab dan penelusuran aliran dana perusahaan, selain upaya pemadaman kebakaran.

"Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana. Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini," ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri RI.

Menurut Tata, Singapura telah menawarkan pembagian data mengenai perusahaan yang berkaitan dengan karhutla. Indonesia menyambut tawaran tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum dan mengungkap keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan dan lahan.

Ia menekankan bahwa kerja sama tersebut diharapkan memastikan perusahaan tidak terhindar dari pertanggungjawaban hanya karena kegiatan atau aliran dananya melibatkan lebih dari satu negara.

"Harapan kami, kerja sama ini dapat memperkuat pertanggungjawaban korporasi. Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita," ujar Arrmanatha Nasir, Menteri Luar Negeri RI.

Dari pihak Singapura, Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa pemerintahnya berkomitmen meminta pertanggungjawaban perusahaan yang terkait dengan karhutla, termasuk perusahaan yang terdaftar di Singapura. Pemerintah Singapura juga menyatakan kesiapan menggunakan kewenangan hukum dan regulasi yang tersedia untuk menindak perusahaan yang terbukti melanggar.

Vivian menyetujui usulan Indonesia untuk membentuk satgas bersama guna memperkuat koordinasi tindakan dan pertukaran informasi antara kedua negara. Menurut dia, kerja sama tersebut diharapkan menghasilkan dampak nyata dalam mencegah pelanggaran oleh perusahaan.

"Kami berharap efek jera dari satgas bersama ini dapat membawa perubahan nyata," ujar Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Singapura.

Selain penegakan hukum, Singapura membuka kemungkinan penerapan langkah hukum, regulasi, dan ekonomi yang lebih luas untuk mencegah pelanggaran korporasi pada masa mendatang. Vivian juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atas karhutla serta memprioritaskan pencegahan kebakaran sebagai solusi jangka panjang.