Jurnalis Ungkap Konflik dan Kejahatan di Kawasan Hutan

Kriminalisasi petani, konflik penguasaan lahan, dan minimnya keterbukaan informasi masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan kawasan hutan Indonesia. Investigasi yang dilakukan sejumlah jurnalis memperlihatkan bahwa persoalan kehutanan tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak masyarakat.

Temuan tersebut dihimpun dalam buku Koridor Hukum di Rimba Nusantara yang diluncurkan World Resources Institute (WRI) Indonesia bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di Grand Cemara Hotel, Jakarta, Kamis (5/11), seperti dilansir dari Nasional.

Publikasi ini memuat hasil peliputan mendalam 10 jurnalis yang mengikuti program journalist fellowship dengan fokus kejahatan lingkungan, terutama di sektor kehutanan. Berbagai laporan di dalamnya mengangkat persoalan pengelolaan hutan, konflik agraria, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Salah satu laporan investigasi membahas perselisihan antara petani dan PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) yang telah berjalan lebih dari satu dekade. Betty Herlina dari Bincangperempuan.com bersama Nany Afrida dari Independen.id menelusuri berbagai persoalan yang muncul dalam konflik tersebut.

Catatan Forum Masyarakat Pino Raya menunjukkan bahwa sejak 2019 sedikitnya 30 petani menghadapi kriminalisasi. Dalam rangkaian konflik yang sama, lima petani menjadi korban penembakan, sedangkan tiga petani ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan.

Dampak persoalan hukum tersebut turut dirasakan keluarga petani. Perempuan yang menjadi penopang ekonomi rumah tangga termasuk kelompok yang menghadapi beban tambahan ketika harus berurusan dengan proses hukum.

Betty menjelaskan bahwa persoalan yang menimpa petani perempuan dapat memengaruhi kehidupan keluarga karena waktu dan tenaga mereka tersita untuk memenuhi proses pemeriksaan.

"Salah satu korban kriminalisasinya adalah petani perempuan sekaligus kepala rumah tangga. Ketika perempuan terkena kasus hukum dan konflik agraria, permasalahannya akan merembet ke rumah. Waktunya habis untuk bolak-balik memenuhi panggilan polisi."

Kasus Bengkulu Selatan memperlihatkan bahwa penanganan persoalan perizinan dan penguasaan lahan belum otomatis menyelesaikan konflik di tingkat masyarakat. Ketidakpastian hukum serta konsekuensi sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan yang harus dihadapi petani.

Jurnalisme investigasi mengungkap kejahatan kehutanan

Ketua AJI Jakarta, Irsyan Hasyim, menilai hasil investigasi yang dihimpun dalam buku tersebut dapat membantu mendorong penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di sektor kehutanan.

Ia menyoroti beragam bentuk kejahatan yang terjadi di kawasan hutan, termasuk aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, dokumentasi jurnalistik diperlukan agar berbagai persoalan tersebut diketahui masyarakat secara lebih luas.

"Di sektor kehutanan, jenis kejahatannya banyak sekali, salah satunya adanya tambang ilegal dalam hutan. Potret kejahatan-kejahatan itu ada dalam buku 'Koridor Hukum di Rimba Nusantara'."

Pengungkapan melalui investigasi menjadi penting karena pelanggaran kehutanan dapat melibatkan banyak pihak dan memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengelolaan maupun pengawasan. Informasi yang diperoleh dari lapangan membantu memperlihatkan persoalan yang belum banyak diketahui masyarakat.

Forest Legality Analyst WRI Indonesia Kenny Cetera juga menekankan pentingnya peran pers dalam mengawasi tata kelola kawasan hutan. Menurutnya, ketersediaan data dan kebijakan pemerintah perlu disertai pemeriksaan independen terhadap kondisi sebenarnya.

"Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kehutanan membutuhkan lebih dari sekadar data dan kebijakan. Dibutuhkan pula jurnalisme yang independen dan berbasis bukti untuk menelusuri persoalan, mengungkap aktor yang terlibat, dan memastikan temuan di lapangan mendapat perhatian serta tindak lanjut."

Kebijakan pengambilalihan konsesi mendapat sorotan

Di tingkat pemerintah, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah menjalankan sejumlah langkah untuk menangani pelanggaran kehutanan. Salah satu upayanya adalah mengambil alih izin konsesi yang dinilai bermasalah.

Juru Bicara sekaligus anggota Tim Satgas PKH Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa pembentukan satuan tugas tersebut berkaitan dengan belum efektifnya penyelesaian persoalan kehutanan melalui mekanisme sektoral.

"Dibentuknya Satgas PKH karena mandeknya sektoral yang selama ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah, baik tata kelola maupun permasalahan lain yang ada di sektor hutan,"

Meskipun demikian, pengambilalihan izin konsesi tidak serta-merta dianggap mampu menjawab persoalan pemulihan lingkungan. Siti Rakhma Mary Herwati, pengajar Jentera School of Law sekaligus anggota PHLI, mempertanyakan kebijakan yang memungkinkan pengelolaan kawasan berpindah kepada perusahaan pelat merah setelah izin sebelumnya dicabut.

Menurut Siti, apabila tujuan utama kebijakan tersebut adalah memperbaiki kondisi lingkungan, pemberian izin kepada perusahaan lain belum tentu menjadi pilihan yang sesuai.

"Harusnya, kalau tujuannya adalah pemulihan lingkungan, izin itu tidak diberikan ke pihak lain."

Keterbukaan informasi menjadi persoalan utama

Selain persoalan perizinan, keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi kehutanan juga menjadi perhatian. Direktur Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) Muhammad Ichwan menilai lemahnya transparansi menyebabkan berbagai penyimpangan sulit diawasi.

Ia menyebut sebagian besar informasi mengenai sektor kehutanan belum dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Kondisi tersebut dinilai menghambat pemantauan terhadap aktivitas perusahaan maupun kebijakan pemerintah.

"Kenapa kejahatan sektor kehutanan terus terulang? Salah satunya transparansi data informasi dan tata kelola kita masih buruk. Informasi sektor kehutanan itu hampir 80% tertutup, tidak boleh diakses oleh publik. Padahal, itu penting untuk pemantauan,"

Akses terhadap dokumen perizinan, informasi konsesi, dan tata ruang diperlukan agar masyarakat memiliki kesempatan mengawasi aktivitas di kawasan hutan. Keterbukaan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan publik mengenali potensi penyimpangan sejak awal.

Melalui penerbitan Koridor Hukum di Rimba Nusantara, WRI Indonesia dan AJI Jakarta menghadirkan dokumentasi investigasi yang menghubungkan persoalan lingkungan dengan aspek hukum, penguasaan lahan, serta kondisi sosial masyarakat.

Berbagai temuan dalam buku tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik kehutanan tidak berhenti pada pencabutan atau pengambilalihan izin. Perlindungan masyarakat, kepastian penguasaan lahan, keterbukaan informasi, dan penanganan dampak konflik tetap menjadi bagian penting dari persoalan yang dihadapi kawasan hutan Indonesia.