Pemerintah Ubah Skema Ekspor SDA Melalui DSI Mulai 2027

Pemerintah menyiapkan perubahan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dengan menempatkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal. Kebijakan yang mencakup batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi atau ferroalloy tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Dilansir dari Nasional, penyesuaian dilakukan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 beserta sejumlah aturan teknis turunannya. Pemerintah menargetkan seluruh perubahan regulasi selesai pada pertengahan November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut dalam sosialisasi bersama pelaku industri SDA di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

"Seluruh perubahan pokok-pokok kebijakan baru ini akan dimasukkan dalam regulasi ataupun RPP perubahan PP 24 Tahun 2026 yang saat ini sedang difinalisasi dan pertengahan November ini diharapkan bisa diselesaikan," ujar Airlangga Hartarto.

Regulasi yang akan disesuaikan meliputi Permendag Nomor 15 Tahun 2026 tentang ekspor batu bara, Permendag Nomor 16 Tahun 2026 tentang ekspor kelapa sawit, serta Permendag Nomor 17 Tahun 2026 tentang ekspor paduan besi.

Selain itu, pemerintah akan menyesuaikan Permendag Nomor 16 Tahun 2021 mengenai pemeriksaan melalui surveyor dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155 Tahun 2022 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Airlangga menjelaskan, PP Nomor 24 Tahun 2026 telah berlaku sejak 1 Juni 2026. Pemerintah memberikan masa transisi hingga 31 Desember 2026 untuk mempersiapkan penerapan mekanisme baru.

Dalam skema tersebut, DSI bertindak sebagai penghubung tunggal, tetapi tidak mengambil alih hubungan bisnis antara eksportir dan pembeli. Negosiasi serta transaksi komersial tetap dilakukan langsung oleh kedua pihak.

"DSI berperan sebagai perantara tunggal. Jadi, sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir atau penjual dengan buyer atau pembeli," jelas Airlangga Hartarto.

DSI juga memperoleh kewenangan untuk meneliti dan mengawasi dokumen ekspor, termasuk memeriksa serta menyetujui rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Eksportir harus menyiapkan dokumen melalui Portal DSI sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap kontrak dan dokumen transaksi lainnya.

Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, dokumen akan diteruskan ke sistem digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemerintah juga menyiapkan integrasi Portal DSI atau sistem Nadi dengan CISA di DJBC dan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

Airlangga menegaskan pengawasan DSI berlangsung pada tahap pre-clearance dan post-clearance. Sementara itu, kewenangan pemeriksaan serta pelayanan kepabeanan tetap berada pada DJBC dan SINSW.

Perubahan mekanisme tersebut tidak mengalihkan kewajiban eksportir. Tanggung jawab pemenuhan larangan dan pembatasan, domestic market obligation (DMO), pemeriksaan barang, pengiriman, serta devisa hasil ekspor (DHE) tetap berada pada masing-masing perusahaan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan evaluasi pelaksanaan kebijakan selama masa transisi menjadi salah satu dasar penyusunan revisi PP Nomor 24 Tahun 2026. Menurutnya, mekanisme baru tidak mengubah pola transaksi komersial yang sudah dijalankan pelaku usaha.

"Artinya, Bapak Ibu selaku eksportir tetap melakukan aktivitas seperti sekarang. Jadi, ketika melakukan negosiasi transaksi dengan buyer antara eksportir dan buyer tetap sama, tidak berubah. Jadi, prosedur ekspor juga tidak berubah," kata Budi Santoso.

Budi juga menegaskan bahwa kewajiban setiap komoditas tetap harus dipenuhi oleh perusahaan yang melakukan ekspor. Untuk kelapa sawit, eksportir tetap bertanggung jawab terhadap DMO, sedangkan perusahaan batu bara wajib memenuhi ketentuan RKAB.

Adapun eksportir ferroalloy tetap harus memenuhi persyaratan laporan surveyor (LS) dan ketentuan lain yang berlaku. DSI tidak akan dicantumkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam elemen data dokumen PEB.

"Untuk DMO, DMO dilakukan oleh eksportir. Jadi, karena fungsi DSI ini sebagai perantara tunggal, maka yang melakukan DMO adalah perusahaan atau eksportir yang melakukan ekspor, bukan PT DSI," tegas Budi Santoso.

Pemerintah menjadwalkan uji fungsi dan piloting sistem mulai 15 Desember 2026. Implementasi tahap pertama atau go live akan dimulai pada 1 Januari 2027.

Pengembangan berikutnya berlangsung dalam dua tahap. Pada kuartal I 2027, sistem akan mencakup dokumen PP FZ Ekspor dan PP KEK Ekspor, sedangkan kuartal II 2027 mencakup pengembangan dokumen PEB koreksi dan SSM Ekspor atau Single Submission Ekspor.

Budi turut menjelaskan penyesuaian ketentuan Eksportir Terdaftar (ET). Perusahaan yang memiliki ET dengan masa berlaku hingga 31 Desember 2026 perlu memperpanjang perizinannya agar kegiatan ekspor tetap dapat berlangsung pada tahun berikutnya.

Eksportir yang mendaftarkan ET sebelum 1 Juni 2026 akan memperoleh penyesuaian masa berlaku secara otomatis melalui perubahan Permendag. Sementara itu, perusahaan yang mendaftarkan ET sejak 1 Juni 2026 diwajibkan melakukan pendaftaran ulang.

"Jadi, sebenarnya ini tidak ada perubahan sama sekali, artinya sesuai dengan peraturan yang lama. Yang berubah atau yang nanti menjadi tambahan adalah setelah perizinan selesai, maka eksportir akan mengikuti proses clearance yang dilakukan oleh DSI," pungkas Budi Santoso.