Pemerintah Terapkan DSI untuk Ekspor SDA Strategis

Pemerintah mulai menerapkan mekanisme baru ekspor sumber daya alam (SDA) strategis melalui DSI sebagai perantara tunggal sejak berlakunya PP Nomor 24 Tahun 2026 pada 1 Juni 2026. Kebijakan ini mengatur tata kelola ekspor dengan masa transisi hingga 31 Desember 2026, dilansir dari Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menjelaskan, perubahan tersebut menempatkan DSI sebagai perantara dalam proses ekspor.

Namun, hubungan komersial antara eksportir dan pembeli tetap berlangsung secara langsung tanpa melibatkan DSI sebagai pihak dalam transaksi jual beli. Airlangga menegaskan bahwa fungsi DSI terbatas pada peran perantara dalam mekanisme ekspor, bukan menggantikan posisi penjual maupun pembeli dalam kesepakatan komersial.

"DSI berperan sebagai perantara tunggal. Jadi, sekali lagi kami tegaskan, DSI berperan sebagai perantara tunggal di mana pelaksanaan transaksi komersial tetap dilakukan oleh eksportir atau penjual dengan buyer atau pembeli," jelas Airlangga.

Dalam pelaksanaannya, DSI memperoleh kewenangan untuk meneliti dan mengawasi kelengkapan dokumen ekspor. Pemeriksaan tersebut mencakup rancangan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dokumen kontrak, serta berkas transaksi lainnya. Eksportir nantinya menyusun dokumen PEB melalui Portal DSI. Setelah dokumen disampaikan, DSI melakukan pemeriksaan dan analisis sebelum memberikan persetujuan untuk diteruskan ke sistem digital Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Pemerintah juga menyiapkan integrasi proses penyusunan dan pengiriman dokumen secara digital melalui Portal DSI atau sistem Nadi. Mekanisme tersebut dirancang agar pertukaran dokumen berlangsung secara waktu nyata. Airlangga menjelaskan bahwa pengawasan DSI mencakup tahapan pre-clearance dan post-clearance. Sementara itu, pelayanan serta pemeriksaan kepabeanan tetap berada dalam kewenangan DJBC dan SINSW.

Perubahan mekanisme tersebut tidak mengalihkan kewajiban utama eksportir. Ketentuan larangan dan pembatasan (lartas), domestic market obligation (DMO), pemeriksaan barang, pengaturan pengiriman, serta devisa hasil ekspor (DHE) tetap menjadi tanggung jawab masing-masing eksportir. Selain itu, DSI tidak akan dicantumkan sebagai unsur data dalam dokumen PEB.

Dengan demikian, tanggung jawab pemenuhan seluruh persyaratan ekspor tetap melekat pada perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pemerintah telah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan selama periode transisi 1 Juni hingga 31 Desember 2026. Hasil evaluasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam revisi PP Nomor 24 Tahun 2026.

Budi juga menjelaskan bahwa perubahan mekanisme tidak dimaksudkan untuk mengubah kegiatan komersial maupun prosedur ekspor yang selama ini dijalankan oleh pelaku usaha.

"Jadi, sebenarnya ini tidak ada perubahan sama sekali, artinya sesuai dengan peraturan yang lama. Yang berubah atau yang nanti menjadi tambahan adalah setelah perizinan selesai, maka eksportir akan mengikuti proses clearance yang dilakukan oleh DSI," pungkas Budi. Untuk eksportir yang telah mendaftarkan ET sebelum 1 Juni 2026, pemerintah memberikan penyesuaian masa berlaku secara otomatis melalui perubahan Permendag. Penyesuaian tersebut mengikuti sisa periode perizinan yang seharusnya masih berlaku.