Heru Sutadi Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Data Nasional

Pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dinilai dapat memperkuat pengelolaan data nasional di Indonesia. Pengamat Ekonomi Digital sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai, lembaga tersebut diperlukan untuk mengatasi persoalan koordinasi antarlembaga dan ego sektoral, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Heru menyampaikan pandangan tersebut kepada Kontan.co.id, Senin (2/11/2026). Menurut dia, kewenangan lembaga baru harus cukup kuat untuk menyelaraskan kebijakan data di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah.

Meski mendukung pembentukannya, Heru mengingatkan agar lembaga tersebut tidak justru memperpanjang rantai birokrasi pemerintahan.

"Lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ini diharapkan memiliki kewenangan cukup untuk menyatukan kebijakan data lintas kementerian dan daerah. Hanya saja, jangan sampai kehadirannya justru menambah birokrasi baru," ujar Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute.

Selain kewenangan, kualitas kepemimpinan menjadi perhatian dalam pembentukan lembaga tersebut. Heru menilai proses seleksi pimpinan harus mempertimbangkan kemampuan profesional, integritas, independensi, serta rekam jejak kandidat.

"Yang terpenting, proses penentuan pimpinan harus mengutamakan kompetensi, integritas, independensi dan rekam jejak, bukan semata-mata pertimbangan birokrasi," tegas Heru Sutadi.

Dalam kerangka tata kelola, UU SDI mencakup sejumlah ketentuan penting, termasuk penerapan standar data, metadata, kode referensi, dan klasifikasi data. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pengelolaan informasi antarlembaga pemerintah.

Heru menjelaskan, kementerian tetap bertanggung jawab sebagai produsen data sektoral. Sementara itu, lembaga baru akan berperan dalam koordinasi, penetapan tata kelola, serta fasilitasi integrasi data nasional.

Pembagian tanggung jawab tersebut berarti program Satu Data Indonesia tidak mengharuskan seluruh penguasaan data dipindahkan kepada satu institusi. Integrasi lebih diarahkan pada keseragaman standar dan mekanisme pertukaran informasi antarinstansi.

"Jadi, yang disatukan adalah standar dan sistem pertukaran datanya, bukan seluruh penguasaan datanya," jelas Heru Sutadi.

Aspek perlindungan data pribadi juga perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan UU SDI. Heru menilai pemerintah harus menjamin transparansi mengenai akses informasi masyarakat sekaligus menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan.

Menurut Heru, masyarakat berhak mengetahui pihak yang memiliki akses terhadap data pribadi, tujuan pemanfaatannya, serta bentuk perlindungan yang disediakan pemerintah.

"Pemerintah harus transparan mengenai siapa yang mengakses data, untuk tujuan apa, dan bagaimana perlindungannya," tutur Heru Sutadi.

Selain itu, keterlibatan perusahaan swasta dalam penyediaan infrastruktur pendukung Satu Data Indonesia perlu diatur melalui ketentuan yang ketat dan terukur. Heru mengingatkan bahwa kendali atas teknologi serta data strategis harus tetap berada di tangan negara agar pengelolaan data nasional tidak sepenuhnya bergantung pada penyedia infrastruktur swasta.