Pemerintah Naikkan Batas Konversi DHE SDA Menjadi 100 Persen

Pemerintah berencana melonggarkan ketentuan konversi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke rupiah hingga 100 persen. Kebijakan yang disiapkan melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, rencana tersebut muncul setelah pemerintah mengevaluasi kebutuhan rupiah di kalangan perusahaan.

Pernyataan itu disampaikan kepada awak media di Kemenko Perekonomian pada Jumat (6/11/2026), dilansir dari Nasional. Menurut Airlangga, peningkatan batas konversi diperlukan agar perusahaan memiliki akses lebih besar terhadap likuiditas rupiah. Ketersediaan mata uang domestik dinilai perlu disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan usaha di Indonesia.

"Ya karena dari evaluasi kebutuhan terhadap rupiahnya tinggi, kemudian juga kita melihat kebutuhan rupiah tinggi kan juga perlu disediakan, terutama untuk operasional dari perusahaan-perusahaan," ujar Airlangga.

Perubahan kebijakan tersebut masih menunggu penyelesaian revisi PMK. Pemerintah menargetkan aturan baru dapat dirampungkan pada akhir November 2026 sebelum ketentuan peningkatan konversi mulai diberlakukan. Airlangga menegaskan bahwa pemberlakuan kebijakan baru akan mengikuti penyelesaian regulasi tersebut. Dengan demikian, batas konversi yang berlaku saat ini belum berubah hingga aturan resmi diterbitkan.

"Nanti sesudah PMK-nya selesai. Akhir bulan ini," kata Airlangga. Saat ini, eksportir sektor sumber daya alam diwajibkan memasukkan 100 persen DHE SDA ke sistem keuangan Indonesia melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA. Kewajiban tersebut mencakup sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Dalam ketentuan penempatan devisa, eksportir nonmigas wajib menyimpan 100 persen DHE SDA selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir migas diwajibkan menempatkan paling sedikit 30 persen devisa selama minimal tiga bulan. Selama periode penempatan tersebut, eksportir nonmigas masih diperbolehkan menukarkan maksimal 50 persen DHE SDA ke rupiah.

Pemerintah berencana meningkatkan batas tersebut menjadi 100 persen melalui relaksasi kebijakan terbaru. Apabila aturan baru diterapkan, eksportir akan memiliki keleluasaan lebih besar untuk mengonversi devisa menjadi rupiah guna membiayai kebutuhan operasional perusahaan. Kebijakan ini juga memungkinkan perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditas domestik melalui dana hasil ekspor yang ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia.

Rencana perubahan tersebut merupakan bagian dari revisi keempat Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.