Pemerintah Perpanjang Kontrak Guru Non-ASN di Sekolah Negeri

Pemerintah memutuskan memperpanjang masa kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kebijakan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Jumat, 6 November 2026, tersebut menyasar guru dengan perjanjian kerja yang berakhir pada Desember 2026, termasuk tenaga pendidik di bawah Kementerian Agama, dilansir dari Detikcom.

Prasetyo menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri serta 2.482 guru yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Perpanjangan diberikan untuk memastikan keberlanjutan masa kerja mereka setelah kontrak sebelumnya mencapai batas akhir pada Desember 2026.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube TV Parlemen, Prasetyo menjelaskan persyaratan utama penerima kebijakan tersebut adalah status sebagai guru non-ASN, bertugas di sekolah negeri, serta sudah terdaftar dalam Dapodik.

"Bagi guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan sudah terdaftar di Dapodik yang saat ini sesuai dengan apa namanya? Perjanjian kerjanya itu akan berakhir di Desember 2026, ya, pemerintah mengambil keputusan untuk memberikan perpanjangan," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Jumlah penerima kebijakan mencakup tenaga pendidik dari lingkungan sekolah negeri dan Kementerian Agama. Pemerintah menetapkan perpanjangan bagi kelompok tersebut karena masa perjanjian kerja mereka akan berakhir pada penghujung 2026.

"Ini berlaku bagi kurang lebih 172.323 orang dan kurang lebih 2.482 guru yang berada di Kementerian Agama, ya. Jadi ini diperpanjang masa kerjanya karena habis di Desember 2026 nanti," ujar Prasetyo.

Selain guru, pemerintah juga memutuskan memberikan kebijakan perpanjangan masa kerja kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Menurut Prasetyo, keputusan tersebut dibuat agar kelompok pekerja di sektor kesehatan memperoleh perlakuan yang sama dengan tenaga pendidik.

"Kemudian hal ini juga kami sudah putuskan tadi, sekali lagi kalau tadi guru, tapi kan banyak juga saudara-saudara kita yang tidak hanya menjalankan tugas di lingkungan pendidikan, tetapi juga ada di tenaga kesehatan," ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya mencakup tenaga pendidikan. Pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan tenaga kesehatan dan medis yang menjalankan tugas pelayanan publik dengan status non-ASN.

"Jadi kami tadi mengambil keputusan untuk tenaga kesehatan maupun medis juga akan diberlakukan hal yang sama dengan saudara-saudara kita yang guru non-ASN," ujar Prasetyo.

Pemerintah turut mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan usia bagi sejumlah tenaga non-ASN. Ketentuan tersebut berkaitan dengan peluang mereka mengikuti proses seleksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Karena ada beberapa yang memang secara realita di lapangan kita membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus terutama yang berkenaan dengan masalah batasan usia. Perlakuan khusus ini maksudnya kalau ingin atau kalau harapan kita nanti mengikuti proses seleksi, ya, menjadi PNS," ungkap Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pemerintah akan memikirkan ketentuan khusus untuk bidang pekerjaan tertentu yang membutuhkan perlakuan berbeda, terutama menyangkut batasan usia dalam proses seleksi aparatur sipil negara.

Selain kebijakan perpanjangan kontrak, pemerintah juga membuka kesempatan bagi pegawai berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS mulai 2027.

Kesempatan tersebut diberikan kepada pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini memungkinkan mereka mengikuti proses seleksi untuk memperoleh status sebagai PNS melalui jalur CPNS.

"Bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama-tempo hari yang lalu juga sudah kita umumkan, ya-untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027," kata Prasetyo.

Ia menegaskan kesempatan tersebut berlaku bagi pegawai PPPK penuh waktu dari berbagai bidang pekerjaan. Seleksi CPNS yang dimaksud dijadwalkan mulai diselenggarakan pada 2027.

"Jadi ini karena statusnya naik yang lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu, maka diberi kesempatan yang sama untuk tahun 2027 mengikuti tes CPNS," ujar Prasetyo.

Khusus sektor pendidikan, kesempatan mengikuti seleksi CPNS juga diberikan kepada sekitar 172 ribu guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Rekrutmen guru melalui jalur CPNS akan dilakukan secara bertahap mulai 2027. Pemerintah memperkirakan kebutuhan tenaga pendidik masih mencapai sekitar 464 ribu orang untuk mengisi kekosongan guru di berbagai sekolah.