KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Nusron Wahid

Pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid oleh KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026, batal digelar karena agenda internal kementerian. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan untuk mendalami dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirim surat kepada penyidik untuk menjelaskan ketidakhadirannya. Menurut Budi, penyidik masih membutuhkan keterangan Nusron untuk melengkapi konstruksi perkara.

"Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menyebut keterangan Nusron dapat membantu penyidik menilai kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

"Karena memang keterangan-keterangan dari Saudara NW ini dibutuhkan oleh penyidik guna menerangkan bagaimana konstruksi utuh dari perkara ini, sehingga penyidik nanti bisa melakukan telaah dan analisis lebih lanjut, apakah kemudian masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Penyidikan juga mencakup penelusuran aliran uang dan alur perintah dalam dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan ATR/BPN.

"Penyidik juga butuh melakukan penelusuran aliran uang dan juga alur perintah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

KPK turut mendalami uang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan karena diduga tidak seluruhnya berkaitan dengan layanan pertanahan.

"Karena diduga uang-uang yang diamankan pada saat peristiwa tangkap tangan tersebut tidak hanya soal pelayanan pertanahan, tapi juga ada penerimaan lain yang diduga merupakan setoran internal di lingkup Kementerian ATR/BPN," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi juga meminta Nusron memenuhi pemanggilan berikutnya setelah jadwal pemeriksaan disusun ulang.

"Kami mengimbau agar koordinasi dan penjadwalan ulang berikutnya Saudara NW bisa hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Karena pada prinsipnya setiap keterangan dari saksi ataupun pihak-pihak lain adalah untuk membantu penyidik guna mengungkap perkara ini menjadi terang benderang," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai Nusron semestinya dapat menyesuaikan agenda kementerian karena surat panggilan pemeriksaan telah dikirim pada pekan sebelumnya.

"Penyidik sudah kirim panggilan sejak awal minggu lalu. Jadi, kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di Kementerian, sepertinya dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu," ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo mengingatkan komitmen Nusron untuk menghormati proses hukum yang sebelumnya disampaikan pada pertengahan September. Ia menyebut penyidik akan mengatur kembali pemeriksaan tersebut.

"KPK berharap yang bersangkutan komitmen," ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Setyo kemudian menyatakan ketidakhadiran itu akan diikuti penjadwalan ulang oleh penyidik.

"Dengan tidak hadirnya yang bersangkutan, saya yakin Penyidik akan menjadwal ulang rencana pemeriksaannya," ujar Setyo Budiyanto, Ketua KPK.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan delapan tersangka setelah OTT di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Menurut CNN Indonesia, operasi tersebut menangkap 19 orang dan mengamankan uang Rp106,3 miliar.

Empat tersangka disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Tersangka lain ialah Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adhi, Lampri, dan Rizal Pahlevi.

Kasus yang ditangani KPK mencakup dugaan suap Rp1,5 miliar untuk membuka blokir sebagian tanah yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Penyidik juga menelusuri kemungkinan penerimaan lain terkait rotasi, promosi, mutasi jabatan, serta layanan pertanahan.

Dalam pengembangan perkara, KPK memeriksa sejumlah pihak dari PT Summarecon Agung Tbk dan anak usahanya untuk memperkuat konstruksi dugaan suap terkait layanan pertanahan di Kabupaten Bogor.

"Apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya? Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.