Nusron Wahid Kembali Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam pemeriksaan saksi membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan langkah lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Pada Kamis (15/10/2026), Nusron kembali tidak memenuhi panggilan penyidik di Jakarta, sebagaimana dilansir dari Nasional. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron tidak hadir pada panggilan pertama, Rabu (7/10/2026).

Hingga pemeriksaan yang dijadwalkan ulang berakhir, KPK belum menerima penjelasan mengenai ketidakhadiran Nusron. Dalam keterangannya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis malam, Budi menyampaikan, “Setelah kita tunggu, yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Kami juga belum mendapatkan konfirmasi alasan ketidakhadiran tersebut.”

KPK selanjutnya akan mengevaluasi opsi yang dapat ditempuh agar penyidikan dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik juga berupaya mengungkap keseluruhan perkara, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar tersangka yang telah ditetapkan.

Budi menyatakan, “Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik opsi-opsinya seperti apa, karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara positif.” Menurut Budi, keterangan Nusron diperlukan untuk membantu penyidik mengurai perkara dan menelusuri peran setiap pihak yang diduga terlibat. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan pejabat publik terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Budi mengatakan, “Kami meyakini sebagai warga negara Indonesia yang baik, terlebih yang bersangkutan juga sebagai pejabat publik, tentunya ini juga menjadi sebuah kewajiban sebagai tanggung jawab untuk kemudian taat terhadap proses-proses yang dilakukan.” Pada pemanggilan sebelumnya, 7 Oktober 2026, KPK menyampaikan bahwa Nusron mengirimkan surat konfirmasi ketidakhadiran. Saat itu, ia beralasan memiliki agenda internal ATR/BPN yang telah dijadwalkan terlebih dahulu.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan tersangka terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Penyidik menduga terdapat pemberian uang Rp 1,5 miliar melalui perantara untuk membuka blokir sertifikat HGB Summarecon. Selain dugaan pemberian tersebut, penyidik mendalami penerimaan lain yang nilainya mencapai miliaran rupiah serta kemungkinan aliran uang kepada pihak lain.

KPK juga telah menyita uang tunai lebih dari Rp 100 miliar dan masih menelusuri aliran dana serta dugaan rangkaian perintah dalam perkara tersebut. Delapan tersangka terdiri atas dua pejabat ATR/BPN, empat orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron, serta dua pihak lainnya yang diduga terlibat dalam pengurusan HGB. Kedua pejabat ATR/BPN tersebut adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung.

Empat orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron ialah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Dua tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi dan pihak swasta Rizal Pahlevi yang diduga menjadi perantara.