Nusron Wahid Kembali Absen dari Pemeriksaan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan langkah lanjutan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid setelah kembali tidak menghadiri pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk. Ketidakhadiran tersebut terjadi pada Kamis (15/10/2026) di tengah penyidikan dugaan suap dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron tidak memenuhi panggilan sebelumnya. Hingga pemeriksaan yang dijadwalkan ulang tersebut berakhir, penyidik belum menerima penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran Nusron.

“Penyidik kemudian melakukan penjadwalan ulang hari ini, dan setelah kita tunggu yang bersangkutan tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini,” ujar Budi di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Budi menyebut penyidik belum memperoleh informasi yang menjelaskan keputusan Nusron untuk tidak menghadiri pemeriksaan. KPK kini mempertimbangkan pilihan tindakan berikutnya agar proses penyidikan dapat berjalan.

“Kami juga belum mendapatkan informasi mengapa saudara NW memilih untuk tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan oleh penyidik hari ini,” ujar Budi.

Menurut Budi, langkah lanjutan akan ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan penyidikan dan upaya mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penjemputan paksa termasuk salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan penyidik.

“Sehingga proses penyidikan perkara terkait dengan dugaan penyuapan dan penerimaan-penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR BPN juga bisa berprogres secara positif,” ujar Budi.

Ia menegaskan KPK akan menilai berbagai kemungkinan tindakan untuk memastikan proses hukum berlangsung efektif dan konstruksi perkara dapat diungkap secara menyeluruh.

“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik opsi-opsinya seperti apa, karena tentu KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum juga dapat dilakukan secara efektif,” tegas Budi.

Pemanggilan pada 15 Oktober merupakan panggilan kedua terhadap Nusron dalam perkara tersebut. Sebelumnya, ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (7/10/2026), tetapi tidak hadir dengan alasan memiliki kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN.

Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengingatkan Nusron agar memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan. Ia menyatakan orang yang dipanggil memiliki tanggung jawab serta hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan pemanggilan.

“Kalau saya tentu harapan yang pertama yang bersangkutan hadir, gitu, kan ini tanggung jawab juga, ya, dan itu adalah ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang dipanggil, karena pemanggilan itu kan ada aturannya,” ujar Setyo, Rabu (14/10/2026).

KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Selasa (15/9/2026). Empat di antaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif Sugianto, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.

Enam tersangka lainnya bersama keempat orang tersebut mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, serta perantara Rizal Pahlefi. Total delapan tersangka terdiri atas empat orang kepercayaan Nusron dan empat pihak lainnya.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Adrianto melalui Rizal diduga memberikan suap Rp 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan milik Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK juga mendeteksi dugaan penerimaan lain senilai miliaran rupiah yang mengalir kepada Lampri serta orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fakhry.

Fahd diduga berperan menampung aliran uang yang ditujukan kepada orang-orang kepercayaan Nusron. Dugaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan KPK atas perkara suap dan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Adrianto Pitojo Adi dan Rizal Pahlevi disangka melanggar ketentuan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP, sebagaimana diatur bersama ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, tersangka lainnya disangka melanggar ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 606 ayat (2) KUHP beserta ketentuan terkait dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.