KPK Usut Kebocoran Dokumen Kasus Suap HGB ATR BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kebocoran dokumen perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan internal dilakukan untuk menelusuri keterlibatan pegawai dalam kebocoran tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan melibatkan unsur pengawasan internal lembaga. Penyelidikan tersebut mencakup Inspektorat dan Dewan Pengawas (Dewas), meskipun identitas pegawai yang diperiksa belum disampaikan kepada publik.

"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas," ujar Budi Prasetyo, Jumat (6/11/2026).

Budi belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang dimintai keterangan. Ia memastikan proses pemeriksaan masih berlangsung di lingkungan lembaga antirasuah tersebut.

"Masih berproses," ujar Budi.

Di tengah penyelidikan dugaan kebocoran dokumen, KPK juga melanjutkan penanganan perkara korupsi yang melibatkan lingkungan ATR/BPN. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat proses hukum.

"Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan," ujar Budi.

Perkembangan penyidikan juga terlihat dari pemanggilan sejumlah saksi. Berdasarkan keterangan Budi yang diberitakan ANTARA pada 6 November 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan seorang petinggi PT Summarecon Agung Tbk.

Keempat saksi tersebut masing-masing berinisial AR, GPM, A, dan HN. AR menjabat Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, sedangkan GPM merupakan Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kodsatral.

Sementara itu, A menjabat Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I. Adapun HN merupakan Managing Director Summarecon sekaligus Komisaris PT Kencana Jayaproperti Agung.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama AR, GPM, A, dan HN," ujar Budi Prasetyo.

Namun, data KPK hingga pukul 14.20 WIB menunjukkan hanya GPM dan A yang tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, pada Senin (2/11/2026), penyidik juga memanggil seorang pengacara berinisial YR sebagai saksi.

Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selain dugaan suap pengurusan HGB, penyidik turut mendalami dugaan transaksi terkait jabatan di lingkungan ATR/BPN. Pemeriksaan mencakup dugaan penerimaan uang yang berhubungan dengan rotasi, promosi, dan mutasi pejabat.

Dalam pemberitaan Kompas.id pada 4 November 2026, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut telah menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam di KPK. Ia memilih tidak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai dugaan aliran dana suap.

Kompas.id juga melaporkan bahwa empat dari delapan tersangka dalam perkara suap HGB merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Informasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan pemberitaan mengenai jaringan pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.