Nusron Hadiri Sidang Kabinet Usai Dua Kali Absen dari Panggilan KPK

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), setelah dua kali tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. KPK menyatakan Nusron telah mengirimkan surat penundaan pemeriksaan dengan alasan agenda lain dan perjalanan dinas ke luar negeri.

Dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden, Nusron terlihat mengenakan kemeja putih dan peci hitam. Ia duduk bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di bagian belakang ruang sidang, berdekatan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kepala Bappisus Aris Marsudiyanto, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi.

Pemanggilan pertama terhadap Nusron dijadwalkan pada 7 Oktober 2026, sedangkan pemanggilan kedua berlangsung pada 15 Oktober. Menurut KPK, Nusron menyampaikan ketidakhadirannya melalui surat yang menyebutkan adanya agenda internal kementerian pada pemanggilan pertama dan perjalanan dinas ke Malaysia pada pemanggilan berikutnya.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa penyidik menerima surat dari Nusron dan akan menilai alasan yang disampaikan sebelum menentukan langkah berikutnya.

"Ya kita hanya berdasarkan surat dari yang bersangkutan," ujar Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/10).

Taufik memaparkan bahwa kedua ketidakhadiran tersebut memiliki alasan berbeda sebagaimana tercantum dalam surat yang diterima penyidik. Ia menyebut agenda yang berbenturan pada pemanggilan pertama dan perjalanan ke luar negeri pada pemanggilan kedua.

"Jadi yang pertama itu ada surat agenda yang berbarengan, kemudian yang saat kemarin, tanggal 14 itu agenda kegiatan perdin ke luar negeri. Kalau nggak salah ke Malaysia," lanjut Taufik.

Menurut Taufik, tim penyidik akan mengevaluasi kelayakan alasan tersebut untuk menentukan apakah pemeriksaan perlu dijadwalkan ulang atau dilakukan melalui langkah lain sesuai proses penyidikan.

"Sehingga kemudian itu akan dianalisa oleh tim penyidik apakah dianggap alasan tersebut patut dan wajar karena memang ada mencantumkan agenda kegiatan yang bersamaan begitu. Nah, itu akan kemudian dievaluasi lagi. Apakah tadi sudah masuk untuk menerapkan panggilan kedua atau akan dilakukan reschedule atau jadwal ulang untuk yang bersangkutan," imbuhnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya meminta Nusron bersikap kooperatif. KPK menilai keterangannya diperlukan untuk memperjelas perkara karena sejumlah tersangka disebut merupakan orang kepercayaannya.

"Tentu kami berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, khususnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN ini," kata Budi kepada wartawan, Selasa (20/10).

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga menanggapi ketidakhadiran Nusron dalam pemeriksaan. Bahlil menyatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan ketika memberikan keterangan seusai acara doa bersama dan tasyakuran HUT Golkar ke-62 di Jakarta Barat, Selasa (20/10) malam.

"Yang lain-lain bagi Partai Golkar menghargai sebuah proses hukum yang terjadi. Negara kita adalah negara hukum, dan kita serahkan semuanya kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Bahlil.

Dalam kesempatan itu, Bahlil melontarkan kelakar untuk menegaskan bahwa yang dimaksudnya adalah proses hukum di Indonesia.

"Bukan, bukan, bukan negara Indonesia bagian Papua ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke," ucap Bahlil.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko membenarkan Nusron melakukan perjalanan ke Singapura dan Malaysia pada pekan sebelumnya. Menurut Hendarsam, perjalanan ke Singapura terpantau melalui Pelabuhan Batam, Kepulauan Riau, sebelum Nusron melanjutkan perjalanan dinas ke Malaysia dengan didampingi sejumlah petugas.

"Minggu lalu kalau tidak salah, kami termonitor beliau ke Singapura melalui Batam," kata Hendarsam di Jakarta, Selasa (20/10).

Hendarsam juga menyampaikan bahwa Nusron sempat berada di Malaysia untuk menjalankan kegiatan kedinasan. Namun, ia belum memperoleh informasi mengenai apakah Nusron sudah kembali ke Indonesia.

"Ya, sempat ke Malaysia. Ada kegiatan dinas di sana. Jadi, ditemani oleh beberapa petugas," ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa status kepulangan Nusron belum dipastikan berdasarkan informasi yang diterimanya.

"Saya belum terinfo beliau (Nusron) sudah ada di Indonesia atau belum," kata Hendarsam.

Imigrasi juga menyatakan belum menerima permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Nusron dari aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Hendarsam menjelaskan bahwa pihaknya menjalankan tindakan pencegahan berdasarkan permintaan lembaga yang berwenang.

"Jadi sebagai pelaksana teknis, kami hanya menjalankan permintaan atau permohonan dari instansi terkait, dari APH, dari kementerian dan lain-lain. Sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum ada," ujarnya.

Dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan serta layanan pertanahan lainnya. KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.