Imigrasi Konfirmasi Perjalanan Dinas Nusron Wahid ke Luar Negeri

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengonfirmasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melakukan perjalanan dinas ke Malaysia dan Singapura. Pada Selasa (20/10/2026), Hendarsam belum dapat memastikan keberadaan terkini Nusron, di tengah penundaan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk, dilansir dari Nasional.

Hendarsam menyatakan Direktorat Jenderal Imigrasi belum menerima permintaan pencekalan terhadap Nusron dari aparat penegak hukum. Keterangan tersebut disampaikan saat ia ditemui di Hotel Shangri-La Jakarta pada Selasa (20/10/2026).

“Sepengetahuan kami sampai dengan saat ini belum ada,” ujar Hendarsam Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.

Ia menjelaskan bahwa informasi yang diterimanya menunjukkan Nusron sempat kembali ke Indonesia dari Singapura melalui Batam pada pekan sebelumnya. Setelah itu, Nusron melanjutkan perjalanan dinas ke Malaysia.

“Sudah masuk, sepertinya sudah masuk lagi (ke Indonesia dari Singapura). Iya, sempat ke Malaysia ada kegiatan dinas di sana,” ujar Hendarsam Marantoko.

Meski mengonfirmasi perjalanan tersebut, Hendarsam mengaku belum mendapatkan informasi terbaru mengenai lokasi Nusron. Ia juga menegaskan bahwa hingga Selasa (20/10/2026), pihak imigrasi belum menerima permintaan pencekalan dari aparat penegak hukum.

Di sisi lain, KPK masih mempertimbangkan langkah lanjutan setelah Nusron meminta penundaan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Tbk. Berdasarkan keterangan KPK, surat permohonan penundaan itu dikirimkan pada Rabu (14/10/2026), sedangkan pemeriksaan semula dijadwalkan pada Kamis (15/10/2026).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan karena Nusron memiliki agenda lain yang bertepatan dengan jadwal pemeriksaan, termasuk perjalanan dinas ke luar negeri.

Taufik menyatakan KPK akan menilai kewajaran dan kepatutan alasan yang diajukan Nusron. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan tindakan berikutnya.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, KPK masih mempertimbangkan dua opsi, yakni menjadwalkan ulang pemeriksaan Nusron Wahid atau mengirimkan panggilan kedua. Belum ada keputusan mengenai langkah yang akan diambil penyidik.