Menteri ATR Nusron Wahid Absen Pemeriksaan KPK Kasus Suap Pertanahan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (7/10/2026). Nusron mengajukan permohonan penundaan lantaran berhalangan akibat adanya kegiatan internal di kementeriannya, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Penyidik lembaga antirasuah tersebut memerlukan keterangan Nusron guna mendalami konstruksi perkara dugaan suap serta gratifikasi di lingkungan ATR/BPN. Pemeriksaan ini juga ditujukan untuk menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga memegang peran krusial.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pihak kementerian telah mengirimkan surat resmi terkait ketidakhadiran tersebut. KPK akan berkoordinasi lebih lanjut guna menentukan jadwal pemeriksaan baru.

"Yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR/BPN," ujar Budi di gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/10).

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026 yang telah menjerat delapan tersangka. Salah satu fokus penyidikan menyasar dugaan suap senilai Rp1,5 miliar untuk pembukaan blokir sebagian tanah yang dikelola PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) di Kabupaten Bogor.

Selain kasus suap tersebut, penyidik KPK tengah melacak asal-usul dan alur aliran dana lebih dari Rp100 miliar yang berhasil diamankan saat OTT.

"Apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya? Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik," ungkap Budi.

Guna memperkuat bukti pengurusan layanan pertanahan di Kabupaten Bogor, penyidik KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dari pihak PT Summarecon Agung Tbk beserta anak perusahaannya.