DJP Kaji Usulan Pembebasan PPN Pembalut Perempuan

Usulan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembalut perempuan belum dapat langsung diterapkan pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menilai diperlukan kajian menyeluruh sebelum menentukan kebijakan tersebut, sebagaimana dilansir dari Nasional.

Persoalan ini menjadi perhatian setelah sejumlah pihak mendorong evaluasi pajak atas produk menstruasi. Ketua DPR RI Puan Maharani termasuk pihak yang meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pengenaan PPN terhadap kebutuhan sanitasi perempuan.

Pembalut selama ini dipandang sebagai kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, kebersihan pribadi, serta aktivitas sehari-hari perempuan. Karena itu, kebijakan perpajakannya dinilai perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh produk tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawati menjelaskan bahwa pemerintah menerima berbagai masukan mengenai kemungkinan perubahan perlakuan pajak terhadap pembalut.

Menurut Inge, pembahasan mengenai penyesuaian kebijakan ekonomi dan fiskal di lingkungan Kementerian Keuangan berada dalam koordinasi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Kamis (5/11/2026), Inge menjelaskan mekanisme koordinasi tersebut.

"Di lingkungan Kementerian Keuangan, pembahasan kajian terkait perubahan kebijakan ekonomi dan fiskal dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal," kata Inge.

Sebelum fasilitas pembebasan diberikan, pemerintah perlu menilai beberapa komponen penting. Pertimbangannya mencakup karakteristik produk, kelompok barang yang mendapatkan fasilitas, kemampuan ekonomi masyarakat, serta pengaruh kebijakan terhadap harga dan daya beli.

Selain itu, efektivitas manfaat bagi konsumen juga perlu diperhitungkan. Pemerintah harus memastikan mekanisme administrasi dan pelaksanaan perpajakan berjalan tepat sasaran tanpa menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha.

Potensi Dampak terhadap Penerimaan Negara dan Konsumen

Salah satu konsekuensi yang menjadi perhatian DJP adalah kemungkinan berkurangnya pemasukan negara dari sektor perpajakan. Namun, nilai penurunan penerimaan belum dapat ditentukan secara tepat karena masih membutuhkan kajian dan data pendukung.

Perhitungan tersebut memerlukan informasi mengenai nilai transaksi pembalut, jumlah produk yang terjual, serta jenis dan cakupan barang yang nantinya memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Dari perspektif konsumen, penghapusan komponen PPN berpeluang mengurangi beban biaya pembelian pembalut. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu perempuan memenuhi kebutuhan sanitasi menstruasi dengan pengeluaran yang lebih ringan.

Walaupun demikian, penurunan harga di tingkat konsumen tidak otomatis terjadi hanya karena pajak dibebaskan. Besarnya manfaat yang diterima masyarakat bergantung pada kesediaan dan kemampuan pelaku usaha meneruskan pengurangan beban pajak ke harga jual.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah konsekuensi bagi perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam mekanisme PPN dibebaskan, Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan produk tersebut pada prinsipnya tidak bisa dikreditkan.

Inge menekankan bahwa pemberian fasilitas perpajakan harus memperhitungkan kepentingan masyarakat sekaligus kemampuan negara dalam menjaga pembiayaan berbagai kebutuhan publik.

"Karena itu, setiap kebijakan pemberian fasilitas PPN perlu mempertimbangkan keseimbangan antara manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, efektivitas penurunan harga bagi konsumen, serta keberlanjutan penerimaan negara untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik," tegas Inge.

Puan Maharani Dorong Evaluasi Pajak Pembalut

Desakan peninjauan kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia meminta pemerintah mengkaji kembali pengenaan PPN terhadap pembalut karena produk tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis perempuan.

Puan berpandangan bahwa pembalut tidak tepat jika dikelompokkan sebagai barang sekunder. Produk menstruasi merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi secara rutin untuk mendukung kesehatan dan kebersihan reproduksi.

Dalam keterangan tertulis pada Kamis (5/11/2026), Puan menyampaikan pandangannya mengenai kedudukan pembalut sebagai kebutuhan dasar perempuan.

"Pembalut merupakan kebutuhan primer perempuan menyangkut siklus biologis atau reproduksi perempuan. Jadi pembalut bukan barang sekunder," ujar Puan.

Ia juga meminta pemerintah memperhatikan keterjangkauan produk kesehatan reproduksi bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan menstruasi dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan perpajakan.

Selain itu, aspirasi publik mengenai pengenaan pajak pembalut didorong menjadi bahan evaluasi pemerintah. Dengan demikian, keputusan mengenai kemungkinan pembebasan PPN perlu memperhitungkan manfaat sosial, dampak ekonomi, efektivitas penurunan harga, serta konsekuensinya terhadap penerimaan negara.