Maman Tegaskan UMKM Beromzet Rp 500 Juta Bebas Pajak

Pelaku usaha mikro dengan omzet maksimal Rp 500 juta dalam setahun mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (PPh). Pemerintah juga menetapkan tarif PPh final 0,5% bagi pelaku UMKM yang memenuhi ketentuan dengan omzet sampai Rp 4,8 miliar per tahun.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman untuk meluruskan informasi mengenai kemungkinan pemungutan pajak terhadap tukang cukur, penyedia jasa pijat, dan pedagang warung tegal (warteg). Hal ini dilansir dari Nasional.

Maman menjelaskan bahwa fasilitas perpajakan tersebut sudah disediakan pemerintah sebagai bentuk keringanan bagi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, masyarakat yang menjalankan usaha mikro tidak perlu khawatir selama penghasilan usahanya masih sesuai batas ketentuan.

Dalam keterangannya di kantor kementerian pada Selasa (3/11/2026), Maman juga menyinggung pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang menurutnya perlu dipahami secara utuh.

"Saya ingin sampaikan begini, kemarin saya lihat juga statement-nya, pidatonya Pak Hashim juga kayaknya ada yang dipotong," kata Maman.

Besaran omzet menjadi salah satu dasar pemberian fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha. Untuk wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto maksimal Rp 500 juta selama satu tahun pajak, tarif PPh yang berlaku adalah 0%.

Maman menjelaskan bahwa batas tersebut setara dengan pendapatan sekitar Rp 40 juta per bulan. Pelaku usaha yang masih berada dalam kategori tersebut tidak dikenakan PPh atas penghasilannya dari kegiatan usaha.

"Sebetulnya begini, pertama saya mau sampaikan bahwa tidak ada pungutan pajak dan bahkan sudah dikeluarkan insentif pajak bagi mereka yang omzet pendapatannya satu tahun Rp 500 juta. Berarti kurang lebih per bulan Rp 40 juta. Itu tidak dipungut pajak, pajaknya 0%." ujar Maman.

Adapun kelompok UMKM dengan omzet lebih tinggi juga memperoleh skema perpajakan khusus. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan mempunyai peredaran bruto hingga Rp 4,8 miliar per tahun dapat menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5%.

"Jadi maksud saya jangan juga kita salah tafsirkan. Itu dulu ya satu. Yang kedua, bagi mereka yang omzet pendapatannya per tahun Rp 4,8 miliar.

Rp 4,8 miliar itu gede banget loh. Per bulan itu sekitar Rp 400 jutaan. Itu hanya dikenakan pajak 0,5%.

Clear ya. Sudah ada insentif aturannya," kata Maman.

Menurut Maman, pemberian fasilitas tersebut ditujukan untuk mengurangi beban perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan keringanan tersebut, pelaku usaha yang memenuhi kriteria memperoleh ruang untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan bisnisnya.

Pemecahan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak

Di sisi lain, pemerintah menyoroti kemungkinan penyalahgunaan fasilitas perpajakan oleh pengusaha besar. Praktik yang menjadi perhatian adalah pemisahan satu kegiatan bisnis menjadi beberapa badan hukum agar masing-masing perusahaan terlihat memiliki omzet di bawah batas tertentu.

Maman mencontohkan pengusaha dengan pendapatan tahunan Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar yang membagi operasional bisnisnya ke dalam beberapa perseroan terbatas (PT). Strategi tersebut dilakukan agar setiap perusahaan dapat terlihat memenuhi batas omzet penerima fasilitas PPh final UMKM.

"Jadi ini sebetulnya diperuntukkan bagi teman-teman pengusaha yang memang omzetnya sudah lebih dari itu. Yang Rp 10 miliar, yang Rp 20 miliar," ucapnya.

"Tetapi mereka memecah PT. Jadi dipecah itu, padahal dia satu tahun sudah Rp 10 miliar. Tapi dipecah sama dia tetap di bawah Rp 4,8 miliar supaya dia menikmati insentif fasilitas yang sebetulnya bukan hak mereka. Tapi hak bagi saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori pendapatan di bawah Rp 500 juta dan Rp 4,8 miliar," lanjut Maman.

Menurutnya, fasilitas pajak tersebut harus diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar memenuhi kriteria. Pengusaha dengan skala bisnis besar tidak semestinya menggunakan pemecahan badan usaha untuk mendapatkan keringanan yang diperuntukkan bagi UMKM.

Maman juga menegaskan bahwa pemerintah tidak mempunyai kebijakan khusus untuk memungut pajak dari tukang cukur, tukang pijat, maupun pedagang warteg demi membiayai program pemerintah.

"Jadi saya mau luruskan itu ya. Jadi tidak ada sama sekali dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu clear, itu perintah Pak Presiden," tegasnya.

Pernyataan Hashim mengenai ekonomi yang belum tercatat

Persoalan tersebut bermula dari pembahasan Hashim Djojohadikusumo mengenai besarnya aktivitas ekonomi Indonesia yang belum masuk dalam pencatatan resmi produk domestik bruto (PDB).

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (29/10/2026), Hashim menyampaikan perkiraan bahwa 35% hingga 40% kegiatan ekonomi nasional belum tercatat secara resmi.

Dengan mengacu pada data Bank Dunia yang disampaikannya, nilai aktivitas ekonomi yang belum masuk pencatatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 10.000 triliun.

Hashim menilai ukuran perekonomian Indonesia berpotensi lebih besar apabila aktivitas ekonomi yang belum tercatat turut diperhitungkan dalam penghitungan PDB.

"Kalau PDB kita tercatat Rp 25.000 triliun, ternyata ekonomi kita jauh lebih besar. Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35 sampai 40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," kata Hashim.

Untuk memberikan gambaran mengenai transaksi ekonomi yang tidak terdokumentasi, Hashim menceritakan pengalamannya menggunakan jasa tukang cukur yang datang ke apartemennya setiap bulan.

Ia mengaku membayar jasa tersebut tanpa menerima kuitansi. Kondisi itu, menurut Hashim, membuat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen tidak dipungut dalam transaksi tersebut.

"Saya biasanya tukang rambut datang ke apartemen saya sekali sebulan. Dia charge fee upah dan upah itu saya bayar tanpa kuitansi. Dan karena tanpa kuitansi, PPN 11 persen tidak dipungut," ujarnya.

Pembahasan mengenai aktivitas ekonomi yang belum tercatat tersebut kemudian berkaitan dengan penjelasan pemerintah mengenai fasilitas pajak UMKM. Maman menegaskan bahwa pembebasan PPh dan tarif final khusus tetap diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memenuhi batas omzet serta persyaratan yang berlaku.