SPP TDLN Perluas Pemungutan PPN Transaksi Digital Luar Negeri

Pelibatan perbankan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri melalui skema SPP-TDLN dinilai berpotensi memperluas jangkauan penerimaan pajak. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi lebih banyak aktivitas ekonomi digital lintas negara. Dikutip dari Nasional, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute, Wahyu Nuryanto, menilai pendekatan tersebut dapat menjangkau transaksi yang sebelumnya belum sepenuhnya tersentuh sistem perpajakan.

Pelaksanaannya memiliki kemiripan dengan skema PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang diterapkan sejak 2020. Meski demikian, Wahyu belum dapat menghitung secara pasti besaran tambahan penerimaan yang akan diperoleh pemerintah. Ia memperkirakan potensi pemungutan melalui SPP-TDLN dapat melampaui skema PPN PMSE karena melibatkan perbankan sebagai perantara pemungutan.

Berbeda dengan mekanisme PMSE yang menunjuk perusahaan digital secara individual, SPP-TDLN menggunakan lembaga perbankan untuk menjalankan fungsi pemungutan. Pendekatan tersebut dinilai membuka kesempatan bagi otoritas pajak untuk menjangkau transaksi dalam cakupan yang lebih luas.

"Namun, saya menilai jumlahnya akan lebih besar dari potensi PPN PMSE karena pemungutan PPN SPP-TDLN ini tidak dilakukan oleh perusahaan, tetapi melalui perbankan. Karenanya, peluang pemungutan akan lebih besar," ujar Wahyu kepada KONTAN, Selasa (3/11). Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa total PPN PMSE yang berhasil dikumpulkan selama 2020 hingga September 2026 mencapai Rp 45,21 triliun. Penerimaan tersebut mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Pada 2020, jumlah pajak yang terkumpul tercatat Rp 731,4 miliar. Angkanya kemudian meningkat menjadi Rp 3,9 triliun pada 2021 dan Rp 5,51 triliun pada 2022. Selanjutnya, penerimaan PPN PMSE mencapai Rp 6,76 triliun pada 2023. Pada 2024, nilainya bertambah menjadi Rp 8,44 triliun, kemudian mencapai Rp 10,32 triliun sepanjang 2025.

Sementara itu, dalam periode Januari hingga September 2026, DJP telah mengumpulkan PPN PMSE sebesar Rp 9,54 triliun. Data tersebut menjadi gambaran penerimaan dari mekanisme pemajakan transaksi elektronik yang sudah berjalan. Namun, potensi penerimaan dari SPP-TDLN tidak sepenuhnya mendapat penilaian positif.

Pengamat Perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, justru mempertanyakan seberapa besar tambahan pajak yang dapat dihasilkan melalui perluasan mekanisme tersebut. Menurut Fajry, sebagian besar barang dan layanan digital sudah tercakup dalam sistem pemungutan PPN PMSE. Kondisi itu membuat peluang memperoleh penerimaan tambahan dari SPP-TDLN dinilai tidak terlalu besar.

"Karena sebagian besar produk dan jasa digital sudah masuk skema PPN PMSE, saya meragukan kalau skema SPP-TDLN akan berdampak besar pada penerimaan," kata Fajry.

Ia turut mempertanyakan kemampuan kebijakan tersebut dalam meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia secara signifikan. Dengan demikian, perluasan pemungutan belum tentu langsung menghasilkan peningkatan penerimaan pajak dalam skala besar.

Transaksi Rp 10 triliun teridentifikasi melalui enam issuer

Di luar potensi penerimaan negara, SPP-TDLN juga dinilai memberikan manfaat dalam memperluas informasi mengenai aktivitas transaksi digital lintas negara. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menempatkan perluasan basis data sebagai salah satu manfaat penting kebijakan tersebut.

Sejak mulai diterapkan pada 25 September hingga 11 Oktober 2026, sistem ini telah mengidentifikasi transaksi senilai Rp 10 triliun. Nilai tersebut berasal dari enam bank dan issuer yang memperoleh penunjukan pemerintah. Raden menilai peningkatan jumlah issuer dapat memperluas cakupan transaksi digital luar negeri yang terpantau oleh DJP. Namun, ia mengingatkan bahwa nilai transaksi yang berhasil diidentifikasi tidak otomatis seluruhnya termasuk objek PPN.

Artinya, angka Rp 10 triliun tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai dasar perhitungan potensi penerimaan pajak. Perlu dibedakan antara keseluruhan nilai transaksi yang terdeteksi dan transaksi yang memang memenuhi ketentuan sebagai objek pemungutan PPN. "Menurut saya, manfaat terbesar SPP-TDLN justru terletak pada perluasan basis pemungutan dan penutupan celah kepatuhan pajak dalam transaksi digital lintas negara," kata Raden.

Raden juga belum bisa memberikan proyeksi tambahan penerimaan apabila pemerintah memperbanyak issuer. Hal ini karena volume aktivitas transaksi pada 30 calon issuer belum tentu setara dengan enam pihak yang sudah menjalankan mekanisme tersebut.

Pemerintah siapkan penambahan 30 bank dan perusahaan fintech

Perluasan kepesertaan SPP-TDLN direncanakan berlangsung pada November 2026. Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah telah mengadakan pembahasan dengan 30 bank dan perusahaan teknologi finansial atau fintech mengenai kemungkinan keterlibatan mereka.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijanto sebelumnya menyampaikan bahwa pertemuan dengan puluhan calon peserta tersebut telah dilaksanakan. Pemerintah memberikan waktu hingga November untuk mempersiapkan keikutsertaan platform yang dibahas. "Saya baru rapat dengan 30 platform yang akan ikut.

Kita kasih waktu sampai November," ujar Bimo kepada awak media di Hotel Mulia Senayan, Rabu (4/10). Pada tahap awal penerapan SPP-TDLN sejak 25 September 2026, pemerintah telah menunjuk enam issuer sebagai pemungut PPN. Keenam pihak tersebut berasal dari sektor perbankan dan layanan teknologi keuangan.

Berikut enam issuer yang telah ditetapkan pemerintah:

• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
• PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa pihak lain yang masuk dalam daftar calon issuer masih menjalani proses stabilisasi. Penetapan sebagai pemungut pajak baru dilakukan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.

"Saat ini calon issuer lainnya sedang dalam periode stabilisasi. Kami akan menyampaikan informasi terkait penunjukkan issuer baru, apabila seluruh tahapan persiapan telah diselesaikan, melalui kanal resmi DJP," kata Inge.

Perbankan menghadapi tambahan kewajiban administrasi

Selain peluang peningkatan penerimaan dan perluasan basis data, penerapan SPP-TDLN juga menghadirkan konsekuensi operasional bagi bank yang ditunjuk pemerintah. Perbankan harus menjalankan tugas pemungutan sekaligus memenuhi ketentuan administrasi perpajakan. Kewajiban tersebut mencakup penerbitan bukti pemungutan PPN serta penyampaian laporan kepada otoritas pajak. Dengan bertambahnya tanggung jawab tersebut, kesiapan administrasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kebijakan.

Wahyu Nuryanto mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan pemungutan. Kemudahan prosedur bagi lembaga perbankan juga diperlukan supaya kewajiban tambahan tersebut tidak menimbulkan beban administratif yang berlebihan. "Saya kira hal ini perlu dicermati oleh otoritas agar dapat memberikan kemudahan bagi perbankan dalam menjalankan kewajiban administrasinya," kata Wahyu.