Pemerintah Siapkan Insentif Pajak untuk Dorong Ekonomi 2027

Pemerintah menyiapkan sejumlah fasilitas perpajakan untuk tahun 2027 dengan sasaran menjaga kemampuan belanja masyarakat sekaligus mendukung kegiatan ekonomi. Rencana tersebut mencakup keringanan pajak penghasilan pekerja, evaluasi batas penghasilan tidak kena pajak, serta insentif untuk sektor perumahan dan emas perhiasan. Sejumlah kebijakan itu merupakan bagian dari stimulus ekonomi yang sedang dipersiapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berbagai fasilitas tersebut dirancang untuk diterapkan pada tahun mendatang, sebagaimana dilansir dari Nasional. Dalam konferensi pers pada Kamis (5/11/2026), Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah masih menyiapkan beberapa bentuk dukungan perpajakan. Ia menyebutkan bahwa program tersebut mencakup sejumlah sektor dan kelompok masyarakat.

"Untuk tahun depan pemerintah terus mempersiapkan berbagai stimulus," ujar Airlangga dalam konferensi pers, Kamis (5/11/2026).

Salah satu kebijakan yang direncanakan pemerintah adalah memperluas cakupan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas ini ditujukan kepada pekerja yang mempunyai penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan. Perluasan tersebut menjadi perubahan dibandingkan pelaksanaan fasilitas pada tahun ini. Sebelumnya, penerima manfaat kebijakan PPh Pasal 21 DTP masih difokuskan pada pekerja di sektor padat karya dan pariwisata.

Untuk pelaksanaan 2027, pemerintah berencana membuka cakupan fasilitas tersebut bagi seluruh sektor usaha. Dengan demikian, pekerja yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat tanpa terbatas pada dua sektor yang sebelumnya menjadi sasaran. Melalui skema ini, pembayaran PPh Pasal 21 bagi pekerja yang masuk kriteria akan menjadi tanggungan pemerintah. Masa pemberlakuannya direncanakan berlangsung selama Januari hingga Desember 2027.

Pemerintah mengevaluasi batas PTKP

Selain memberikan fasilitas pajak penghasilan, pemerintah juga membahas kemungkinan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan inflasi sebagai salah satu faktor penentu besaran batas penghasilan tersebut.

Airlangga menyampaikan bahwa rencana penyesuaian PTKP masih berada dalam tahap pembahasan. Karena itu, perubahan batas penghasilan tidak kena pajak tersebut belum direncanakan berlaku mulai Januari 2027.

Artinya, kebijakan PTKP memiliki tahapan pembahasan tersendiri dan tidak langsung diterapkan bersamaan dengan seluruh stimulus perpajakan lainnya. Pemerintah masih mempertimbangkan penyesuaian nominal berdasarkan perkembangan inflasi.

Insentif PPN untuk pembelian rumah

Sektor perumahan juga masuk dalam daftar bidang yang akan memperoleh dukungan fiskal. Pemerintah berencana melanjutkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar. Skema berbeda diterapkan terhadap properti dengan harga hingga Rp 5 miliar.

Dalam kategori ini, fasilitas PPN DTP hanya mencakup bagian harga rumah sampai dengan Rp2 miliar. Dengan ketentuan tersebut, pembeli rumah yang nilainya melebihi Rp2 miliar tidak memperoleh pembebasan PPN atas seluruh harga properti. Bagian yang mendapatkan fasilitas tetap dibatasi pada nilai maksimal Rp2 miliar.

Perbedaan batas harga tersebut menjadi hal penting dalam memahami cakupan insentif perumahan. Rumah dengan harga hingga Rp2 miliar mendapatkan fasilitas atas keseluruhan bagian harga yang memenuhi ketentuan, sedangkan properti hingga Rp 5 miliar hanya memperoleh fasilitas untuk bagian tertentu.

Penyesuaian ketentuan pajak emas perhiasan

Industri emas perhiasan turut menjadi perhatian dalam rencana perubahan kebijakan perpajakan 2027. Pemerintah sedang menyiapkan penyesuaian ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkaitan dengan industri tersebut. Salah satu perubahan yang disampaikan Airlangga menyangkut standar kadar kemurnian emas.

Batas yang sebelumnya ditetapkan sebesar 99,99% direncanakan mengalami perubahan menjadi 99,9%. Penyesuaian standar kemurnian tersebut menjadi bagian dari rencana perubahan ketentuan PPN untuk industri emas perhiasan. Kebijakan perpajakan ini melengkapi sejumlah stimulus lain yang sedang disiapkan pemerintah untuk pelaksanaan tahun 2027.

Secara keseluruhan, rencana stimulus tersebut mencakup perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja berpenghasilan hingga Rp 10 juta per bulan, evaluasi PTKP dengan mempertimbangkan inflasi, kelanjutan PPN DTP perumahan, serta penyesuaian standar kemurnian emas dari 99,99% menjadi 99,9%.