PPh 21 dan PPN Menekan Daya Beli Kelas Menengah

Beban perpajakan yang berasal dari penghasilan dan konsumsi semakin menjadi perhatian bagi masyarakat kelas menengah. Dua instrumen yang paling memengaruhi kemampuan belanja kelompok ini adalah PPh Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dilansir dari Nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kedua jenis pajak tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap pendapatan yang bisa digunakan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tekanan dari PPh Pasal 21 muncul karena pemotongan dilakukan langsung melalui gaji sebelum penghasilan diterima pekerja. Mekanisme tersebut membuat kelompok pekerja formal merasakan pengurangan pendapatan secara langsung.

Persoalan lainnya berkaitan dengan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sudah cukup lama tidak disesuaikan. Menurut Yusuf, keadaan ini berpotensi meningkatkan beban pajak riil ketika pengeluaran masyarakat ikut bertambah akibat kenaikan biaya hidup.

Berbeda dengan pajak penghasilan yang dipotong dari gaji, PPN dikenakan melalui transaksi pembelian barang maupun penggunaan jasa. Penerapannya mencakup berbagai kebutuhan, termasuk makanan olahan, pakaian, layanan digital, serta perlengkapan rumah tangga. Besarnya pengaruh PPN berkaitan dengan pola pengeluaran kelompok berpenghasilan menengah. Sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk konsumsi sehingga pungutan yang muncul dalam berbagai transaksi dapat terakumulasi menjadi beban yang cukup besar.

Yusuf menjelaskan besarnya pengaruh pajak konsumsi terhadap kondisi keuangan kelompok tersebut kepada KONTAN, Rabu (4/11/2026). "Karena kelompok menengah umumnya menghabiskan porsi cukup besar dari pendapatannya untuk konsumsi, beban PPN yang tersebar di banyak transaksi akhirnya menjadi cukup signifikan," ujar Yusuf.

Tekanan terhadap keuangan rumah tangga tidak hanya berasal dari kedua instrumen perpajakan tersebut. Masyarakat juga harus memperhitungkan kewajiban lain, seperti pajak kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai iuran wajib. Akumulasi berbagai kewajiban tersebut menyebabkan ruang pengeluaran keluarga kelas menengah semakin terbatas.

Pendapatan yang sebelumnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain harus digunakan untuk memenuhi sejumlah kewajiban perpajakan. Selain persoalan besarnya pungutan, Yusuf turut menyoroti ketimpangan beban pajak efektif antara pekerja yang mengandalkan gaji dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Dalam praktiknya, pekerja kelas menengah dapat merasakan tekanan perpajakan yang lebih besar.

Perbedaan tersebut salah satunya berkaitan dengan karakteristik sumber pendapatan masing-masing kelompok. Pekerja formal umumnya memperoleh penghasilan melalui gaji dengan mekanisme pemotongan pajak langsung di sumbernya.

Kondisi tersebut membuat pekerja bergaji memiliki keleluasaan yang lebih terbatas dalam melakukan perencanaan pajak. Sebaliknya, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi biasanya mempunyai sumber pendapatan yang lebih beragam. Penghasilan kelompok kaya dapat berasal dari dividen, keuntungan investasi, maupun kepemilikan aset.

Perlakuan perpajakan terhadap sumber pendapatan tersebut tidak selalu identik dengan ketentuan yang berlaku atas penghasilan dari pekerjaan atau gaji. Perbedaan pola konsumsi juga memengaruhi besarnya tekanan PPN. Kelompok berpenghasilan tinggi cenderung menggunakan bagian pendapatan yang lebih kecil untuk konsumsi sehingga dampak pajak tersebut terhadap keseluruhan penghasilan mereka relatif lebih rendah.

Insentif pemerintah belum menjangkau seluruh pekerja

Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah fasilitas perpajakan untuk membantu mempertahankan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor tertentu serta insentif PPN untuk pembelian rumah dan program konsumsi lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut dapat mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga dalam jangka pendek. Namun, manfaatnya belum bisa dinikmati secara merata karena penerima insentif dibatasi oleh cakupan kebijakan dan periode pemberlakuannya.

Pekerja formal dengan penghasilan menengah yang berada di luar sektor penerima fasilitas tetap menghadapi kewajiban pajak. Pada saat bersamaan, kelompok tersebut juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan perkembangan biaya hidup. Karena itu, Yusuf menilai pemberian insentif sementara perlu diikuti pembenahan sistem perpajakan yang lebih mendasar. Salah satu langkah yang disorot adalah memperbarui batas PTKP agar sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat.

Penyesuaian lapisan tarif PPh secara berkala juga dinilai penting. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan perubahan inflasi dan biaya hidup sehingga ketentuan perpajakan tidak semakin membebani pekerja yang pendapatannya bersumber dari gaji. Selain memperbaiki ketentuan pajak penghasilan, pemerintah dinilai perlu memperkuat basis penerimaan dari penghasilan modal dan kepemilikan aset.

Upaya ini diarahkan untuk menciptakan pembagian kontribusi pajak yang lebih seimbang. Dengan penguatan tersebut, perbedaan perlakuan beban perpajakan antara pekerja bergaji dan masyarakat yang memperoleh pendapatan dari modal dapat menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan. Keduanya memiliki karakteristik penghasilan yang berbeda sehingga distribusi kewajiban pajak perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing.

Keadilan distribusi menjadi persoalan utama perpajakan

Menurut Yusuf, persoalan perpajakan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan tinggi atau rendahnya tarif yang ditetapkan pemerintah. Aspek yang tidak kalah penting adalah bagaimana kewajiban tersebut dibagikan kepada masyarakat berdasarkan kemampuan ekonominya. Penerimaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan lebih baik apabila besarnya kontribusi mencerminkan kemampuan membayar setiap kelompok.

Prinsip tersebut menjadi penting agar kewajiban pajak tidak dirasakan secara timpang oleh kelompok dengan karakteristik penghasilan berbeda. Dalam konteks ini, pekerja kelas menengah menghadapi tantangan karena pendapatan mereka langsung dikenai pemotongan pajak, sementara konsumsi sehari-hari juga menjadi objek PPN. Berbagai kewajiban tambahan semakin mempersempit kemampuan mereka mengatur pengeluaran.

Yusuf menilai pembenahan kebijakan perlu memperhatikan keseimbangan kontribusi antara penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan dari kepemilikan modal. Dengan distribusi yang lebih adil, kelas menengah tidak terus-menerus merasa menjadi kelompok yang paling mudah dipungut pajak, tetapi paling sedikit memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah.