Pemerintah Perluas Pemungutan Pajak Digital di Indonesia

Rencana perluasan pemungutan pajak digital pada 9 November 2026 menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan platform perdagangan elektronik. Dilansir dari Finansial, pembahasan ini mencakup mekanisme pemungutan serta pengawasan pajak atas aktivitas ekonomi berbasis digital.

Rencana yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pungutan terhadap transfer bank, pembayaran QRIS, pengisian saldo dompet digital, hingga belanja daring.

Namun, pajak digital sebenarnya bukan kategori pajak baru. Pemerintah telah menerapkan sejumlah ketentuan perpajakan untuk kegiatan ekonomi elektronik sejak 2020, kemudian mengembangkan mekanisme administrasinya melalui berbagai kebijakan.

Mengenal pengertian dan mekanisme pajak digital

Pajak digital merupakan pemungutan pajak atas kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital atau platform elektronik. Cakupannya meliputi pembelian barang secara daring, pemanfaatan layanan digital luar negeri, perdagangan melalui marketplace, serta penghasilan dari platform elektronik. Di Indonesia, istilah tersebut tidak merujuk pada satu jenis pungutan dengan tarif tersendiri.

Kewajiban perpajakannya tetap menggunakan ketentuan yang sudah berlaku, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai contoh, pelanggan yang menggunakan layanan streaming dari perusahaan luar negeri dapat dikenai PPN atas pemanfaatan jasa digital dari luar daerah pabean. Sementara itu, pedagang yang mendapatkan pendapatan melalui marketplace memiliki kewajiban PPh sesuai ketentuan.

Artinya, penggunaan internet sebagai sarana transaksi tidak serta-merta membuat seluruh pembayaran menjadi objek pajak tambahan. Penentuan kewajiban bergantung pada jenis kegiatan ekonomi, objek pajak, dan pihak yang memperoleh penghasilan.

Perjalanan kebijakan pajak digital di Indonesia

Pemungutan pajak atas ekonomi digital telah berkembang melalui beberapa tahap. Kebijakan tersebut mencakup pemungutan PPN atas layanan luar negeri hingga penunjukan platform perdagangan elektronik sebagai pemungut pajak pedagang.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mengembangkan sistem perpajakan digital secara bertahap. Sebagian aturan melanjutkan mekanisme sebelumnya, sedangkan kebijakan lainnya memperluas pihak yang terlibat dalam administrasi pemungutan.

Rencana perluasan pemungutan pada 9 November 2026

Perhatian terhadap digital taxation meningkat setelah Hashim Djojohadikusumo membahas rencana tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin. Ia menyebut bank pemerintah, bank swasta, perusahaan fintech, dan platform perdagangan elektronik sebagai pihak yang akan dilibatkan. Sejumlah platform yang disebut dalam pembahasan tersebut antara lain Shopee, Lazada, dan GoTo. Pelibatan berbagai perusahaan itu berkaitan dengan peran mereka dalam memproses transaksi ekonomi masyarakat.

Meski demikian, rencana kebijakan harus dibedakan dari ketentuan teknis yang telah resmi diberlakukan. Hingga 3 November 2026, pembahasan mengenai rencana 9 November masih memerlukan pengkajian lebih lanjut. Hal yang masih perlu diperjelas mencakup objek pajak, pihak yang bertanggung jawab melakukan pemungutan, batas transaksi, tata cara penyetoran, serta aturan pelaksanaannya. Termasuk di dalamnya pembahasan mengenai transaksi perbankan, QRIS, dompet digital, dan marketplace.

Dua kebijakan pajak digital yang sudah berjalan

Selain rencana perluasan, terdapat dua mekanisme perpajakan digital yang telah mempunyai dasar regulasi dan pelaksanaan pada 2026. Keduanya adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri dan PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang marketplace.

1. Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai diterapkan pada 25 September 2026. Pelaksanaannya merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026.

Mekanisme ini ditujukan untuk memungut PPN atas transaksi digital dari luar negeri yang dilakukan konsumen Indonesia, khususnya transaksi yang belum dipungut melalui mekanisme PPN PMSE.

Dalam prosesnya, informasi dari sistem pembayaran dimanfaatkan untuk mengenali transaksi yang memenuhi persyaratan pemungutan. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan enam issuer sebagai pemungut, yaitu:

• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI.
• PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
• PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI.
• PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.

DJP Kemenkeu menjelaskan bahwa penerapan SPP-TDLN tidak menciptakan kategori pajak baru ataupun mengubah tarif PPN. Sistem ini menambahkan jalur pemungutan untuk transaksi digital luar negeri yang belum tercakup mekanisme sebelumnya.

Dengan mekanisme tersebut, transaksi yang sama tidak dimaksudkan untuk dikenai PPN sebanyak dua kali. Pemungutan melalui sistem baru diarahkan pada transaksi yang belum dipungut melalui PPN PMSE.

2. PPh Pasal 22 untuk pedagang marketplace

Kebijakan berikutnya berkaitan dengan penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform perdagangan elektronik. Dasar hukumnya adalah PMK Nomor 37 Tahun 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pelaksanaan pemungutan mulai 1 Oktober 2026 setelah kebijakan tersebut sempat mengalami penundaan. Pada tahap awal, terdapat empat marketplace yang ditunjuk pemerintah.

Besaran pemungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet pedagang. Penghitungan tersebut tidak memasukkan PPN dan PPnBM sebagai bagian dasar pengenaan.

Akan tetapi, kewajiban pemungutan tidak berlaku tanpa pengecualian. Wajib Pajak orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pemungutan oleh marketplace apabila telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.

Dana yang dipungut melalui mekanisme ini juga bukan otomatis menjadi beban pajak tambahan di luar kewajiban yang telah berlaku. PPh Pasal 22 tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau menjadi bagian pelunasan PPh final sesuai ketentuan perpajakan.

Apakah transfer bank, QRIS, dan dompet digital dikenai pajak?

Kekhawatiran mengenai pungutan baru terutama muncul pada transaksi keuangan sehari-hari. Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembahasan pengenaan pajak transaksi perbankan pada 9 November masih dalam tahap pengembangan.

Penggunaan fasilitas pembayaran elektronik tidak otomatis menjadikan setiap transaksi sebagai objek pajak baru. Perlakuannya perlu dilihat berdasarkan kegiatan ekonomi yang berlangsung dan pihak yang mendapatkan penghasilan.

Dengan demikian, aktivitas seperti mengirim uang, mengisi saldo dompet elektronik, atau membayar menggunakan QRIS tidak serta-merta menimbulkan potongan pajak baru.

Faktor penentunya adalah objek transaksi, penghasilan yang diperoleh pihak terkait, serta mekanisme pemungutan berdasarkan peraturan pemerintah.

Dampak perluasan administrasi pajak digital

Pengembangan sistem perpajakan elektronik berpotensi memengaruhi beberapa kelompok, mulai dari konsumen layanan luar negeri hingga perusahaan yang memproses pembayaran. Masing-masing memiliki peran dan kewajiban berbeda berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Konsumen layanan digital luar negeri

Pengguna yang membeli atau memanfaatkan produk dan jasa digital dari perusahaan luar negeri dapat menanggung PPN sesuai ketentuan. Pemungutannya dilakukan melalui PPN PMSE atau SPP-TDLN, bergantung pada karakteristik transaksi.

Pedagang marketplace

Pelaku usaha yang memperoleh pendapatan melalui platform perdagangan elektronik perlu memperhatikan ketentuan PPh Pasal 22. Data perpajakan dan dokumen pernyataan pengecualian juga perlu disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku.

Perbankan dan perusahaan fintech

Bank serta penyedia layanan teknologi finansial dapat berperan membantu pemungutan pajak apabila mendapatkan penunjukan berdasarkan aturan resmi. Keterlibatan tersebut tidak menjadikan seluruh dana yang melewati sistem pembayaran sebagai objek pajak.

Platform perdagangan elektronik

Marketplace bertugas menjalankan pemungutan atas penghasilan pedagang yang memenuhi kriteria sesuai penunjukan pemerintah. Perusahaan juga perlu menyesuaikan pencatatan, administrasi, dan pelaporan perpajakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan.