DJP Buka Kajian Pembebasan PPN untuk Pembalut Perempuan

Pemerintah membuka peluang untuk mengkaji usulan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembalut perempuan menyusul perhatian masyarakat terhadap beban pajak produk kebutuhan dasar tersebut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal itu dalam Seminar Nasional Taxplore UI 2026, Kamis (5/11), seperti dilansir dari Nasional. Menurut Inge, usulan perubahan kebijakan perpajakan dapat dipertimbangkan apabila hasil kajian menunjukkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat tanpa mengganggu penerimaan negara.

Dengan demikian, pembebasan pajak tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan status suatu barang sebagai kebutuhan masyarakat. Dalam seminar tersebut, Inge menjelaskan bahwa pemerintah bersedia menelaah berbagai masukan publik mengenai fasilitas perpajakan. Ia menekankan pentingnya mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat sekaligus memperhitungkan konsekuensi fiskalnya.

"Pemerintah pada prinsipnya sangat terbuka untuk kajian terhadap apa pun yang diusulkan oleh masyarakat. Sepanjang memang nanti hasil kajian tersebut bisa membuktikan bahwa dampaknya bagi masyarakat cukup besar, begitu juga tidak mengganggu penerimaan negara," ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Ketentuan mengenai barang dan jasa yang memperoleh pengecualian PPN telah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022. Namun, regulasi tersebut tidak secara otomatis memberikan fasilitas pembebasan pajak kepada seluruh barang yang termasuk kebutuhan masyarakat. Penetapan barang atau jasa yang dikecualikan dari PPN memerlukan pertimbangan sejumlah aspek. Pemerintah perlu menilai kelayakan fasilitas tersebut sebelum memutuskan perubahan ketentuan perpajakan.

Pembalut menjadi salah satu produk yang mendapat perhatian dalam pembahasan ini karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar perempuan. Penggunaannya tidak hanya menunjang kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan organ reproduksi. Dalam proses penyusunan kebijakan, DJP juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kajian terkait kebijakan perpajakan.

Inge menyatakan pemerintah belum menutup kemungkinan membahas usulan pembebasan PPN pembalut. Penentuan kebijakan tetap bergantung pada hasil kajian mengenai kepentingan masyarakat dan kemampuan penerimaan negara.