Yusril Pastikan Penahanan Tiga Perwira Polri Sesuai KUHAP

Penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri memasuki tahap penahanan. Pemerintah memastikan proses hukum terhadap para tersangka telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan dalam KUHAP baru.

Dilansir dari Nasional, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tidak ditemukan pelanggaran prosedur dalam proses penyidikan maupun penahanan ketiga anggota kepolisian tersebut.

Ketiga perwira yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen pol Eko Hadi Santoso (EH). Mereka kini menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Dalam perkembangan perkara yang sama, seorang lainnya berinisial SU belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani proses pemeriksaan dengan status saksi.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), Yusril menyampaikan bahwa tiga perwira tinggi tersebut telah ditahan, sedangkan satu orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.

"Telah dilakukan penahanan terhadap tiga orang perwira tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Jenderal LSP, kemudian Irjen ASN, kemudian EH, dan satu orang lagi berstatus sebagai saksi dengan inisial SU," ujar Yusril.

Dasar penahanan dan penerapan KUHAP baru

Penahanan terhadap para tersangka dilakukan setelah penyidik Mabes Polri menyelesaikan sejumlah pemeriksaan. Dari rangkaian penyelidikan dan pemeriksaan berdasarkan laporan yang diterima, penyidik menyatakan telah memperoleh bukti permulaan yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan penanganan perkara hingga penetapan tersangka dan penahanan.

"Betul bahwa telah dilakukan satu serangkaian pemeriksaan berdasarkan laporan kepada Mabes Polri dan telah ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup," jelasnya.

Selain kecukupan bukti, pemenuhan hak hukum para pihak yang diperiksa juga menjadi perhatian dalam proses tersebut. Yusril menegaskan bahwa penyidikan dan penahanan harus mengikuti ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Penerapan KUHAP baru turut dipastikan telah dilakukan dalam penanganan perkara ini. Menurut Yusril, ketentuan tersebut sudah menjadi bagian dari prosedur yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

"Saya ingin memastikan bahwa seluruh ketentuan-ketentuan KUHAP baru telah diberlakukan, tidak ada sesuatu yang dilanggar. Hak-hak dari mereka yang disidik dan mereka yang dinyatakan sebagai tersangka telah dipenuhi, dan begitu juga proses penahanannya telah dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku," ujarnya.

Pasal yang dikenakan kepada tiga perwira Polri

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menerapkan beberapa ketentuan pidana sekaligus. Dugaan perbuatan yang ditangani mencakup penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta tindakan menghilangkan atau mengubah data elektronik.

Ketentuan pertama yang digunakan adalah Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut mengatur dugaan penyadapan atau intersepsi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.

Apabila terbukti melanggar ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun.

Selanjutnya, penyidik menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik milik pihak lain tanpa hak.

Pengaturan tersebut juga mencakup akses ilegal yang dilakukan untuk memperoleh informasi elektronik. Ancaman hukuman maksimal berdasarkan ketentuan ini adalah enam tahun penjara.

Pasal ketiga yang turut diterapkan berasal dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Aturan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum terhadap informasi elektronik milik orang lain maupun publik.

Perbuatan yang dimaksud meliputi mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

Penyidik periksa saksi dan sita barang bukti

Penetapan ketiga perwira Polri sebagai tersangka dilakukan setelah Bareskrim Polri memeriksa sejumlah saksi serta melakukan penyitaan barang bukti. Kedua tindakan tersebut menjadi bagian dari rangkaian proses penyidikan perkara.

Adapun dugaan penyadapan dalam kasus ini disebut tidak hanya menyasar satu kelompok tertentu. Sejumlah nomor telepon yang menjadi sasaran diduga berasal dari berbagai kalangan pemerintahan, politik, masyarakat, hingga sektor usaha.

Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto termasuk dalam daftar sasaran yang disebut dalam perkara tersebut. Selain itu, dugaan penyadapan juga mencakup nomor telepon pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.

Dengan demikian, perkara ini mencakup dugaan pelanggaran terhadap sejumlah aspek keamanan informasi elektronik. Penanganannya melibatkan penerapan ketentuan KUHP baru dan UU ITE, sementara pemenuhan hak para tersangka tetap menjadi bagian dari proses hukum yang dijalankan.