Polri Ungkap Target Penyadapan Listyo Sigit dan Dua Pati

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri disebut menyasar sejumlah pejabat negara dan tokoh publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Polri mengungkap bahwa target penyadapan juga mencakup tokoh politik, media, organisasi masyarakat hingga pengusaha.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur dan akses ilegal atau illegal access.

Asep menjelaskan, dugaan tindakan tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Sejumlah kelompok lain juga masuk dalam daftar target yang sedang diselidiki kepolisian.

"Para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur atau penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan para pengusaha," ujar Komjen Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.

Selain Listyo Sigit Prabowo, dua perwira tinggi Polri lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya adalah Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 10 saksi dan tiga saksi ahli. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari penanganan perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Barang yang disita meliputi telepon seluler, tablet, dan perangkat penyimpanan data.

"Kami telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Kemudian, kami juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk," ujar Komjen Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.