Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Penyadapan Ponsel Presiden

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap telepon seluler Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memasuki tahap penetapan tersangka. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi, dilansir dari Nasional.

Selain nomor telepon kepala negara, aktivitas penyadapan yang diduga dilakukan tanpa dasar hukum tersebut juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN dan EH. Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), Asep menjelaskan dasar penetapan ketiga tersangka tersebut.

"Berdasarkan hasil penyelidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses manajemen penanganan perkara penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN dan EH. Sementara 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," ujar Asep.

Pengungkapan kasus dan barang bukti

Penanganan perkara ini bermula dari temuan petugas mengenai dugaan penyusupan sistem yang disertai penghapusan data tanpa kewenangan. Peristiwa tersebut diketahui pada akhir Oktober 2026 dan kemudian menjadi dasar dimulainya penyelidikan.

Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah meminta keterangan dari sepuluh orang saksi dan tiga saksi ahli. Pemeriksaan tersebut juga disertai penyitaan sejumlah perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

Barang bukti yang diamankan terdiri atas 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat unit flashdisk. Seluruh perangkat tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para tersangka diduga menyalahgunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) atau Saferlink milik kepolisian. Aktivitas yang dipersoalkan itu disebut berlangsung selama rentang tahun 2025 hingga 2026.

Modus penyadapan tanpa prosedur resmi

Penggunaan sistem tersebut diduga tidak mengikuti persyaratan administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menemukan bahwa kegiatan penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran Laporan Polisi (LP) yang sah.

Asep menerangkan bahwa sasaran tindakan tersebut tidak terbatas pada kepala negara. Sejumlah kelompok dan individu dari berbagai lingkungan juga diduga menjadi target penyadapan tanpa prosedur resmi.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha," tutur Asep.

Selain dugaan penyadapan, penyidik juga menyoroti tindakan penghilangan jejak melalui penghapusan berkas hasil intersepsi. Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan dokumen rekaman penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS.

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Aturan itu mewajibkan pelaksanaan kegiatan pemantauan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, serta kerahasiaan.

Pasal pidana yang dikenakan kepada tersangka

Dalam proses hukum perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sekaligus. Pasal-pasal yang digunakan berkaitan dengan penyadapan transmisi elektronik, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta pengubahan atau penghilangan informasi elektronik.

Pertama, para tersangka dijerat Pasal 25 dan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur tindakan melawan hukum berupa penyadapan dan manipulasi transmisi informasi elektronik yang bersifat nonpublik.

Asep menjelaskan ancaman pidana untuk pelanggaran tersebut mencapai 10 tahun penjara.

"Secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut yaitu selama 10 tahun," kata Asep.

Kedua, penyidik menggunakan Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini berkaitan dengan tindakan mengakses komputer atau sistem elektronik milik pihak lain secara sengaja tanpa hak, termasuk untuk mendapatkan informasi elektronik.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki ancaman hukuman penjara selama 6 tahun. Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum yang dikenakan dalam perkara dugaan akses ilegal tersebut.

Ketiga, para tersangka turut dijerat Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum terhadap informasi elektronik milik orang lain maupun milik publik.

Perbuatan yang dimaksud mencakup mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik. Ancaman pidana untuk pelanggaran tersebut mencapai 8 tahun penjara.

Dengan penerapan ketiga kelompok ketentuan hukum tersebut, penyidik menangani dugaan penyadapan sekaligus akses tanpa izin dan penghilangan informasi elektronik dalam satu rangkaian perkara.

Terkait penahanan, Asep memastikan ketiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ditempatkan di rumah tahanan Markas Besar Polri.

"Terhadap tersangka kami tahan di rutan Mabes Polri," kata Asep.