Bareskrim Tetapkan Mantan Kabagmon sebagai Tersangka Penyadapan

Pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menetapkan seorang mantan pejabat internal berinisial SU sebagai tersangka. Penetapan tersebut diumumkan di Jakarta, Kamis (5/11/2026), setelah penyidik menyatakan telah memperoleh bukti yang cukup, dilansir dari Nasional.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Suhermanto, menjelaskan bahwa SU sebelumnya berstatus sebagai saksi. Perubahan status hukum dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menemukan unsur pelanggaran hukum.

Dalam perkara tersebut, SU diketahui pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri pada periode 2010 hingga 2019. Ia juga tercatat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri.

Suhermanto menyebut keterlibatan SU berkaitan dengan pemberian persetujuan operasional dan tindakan teknis penghapusan data. Posisi tersebut membuat persetujuannya diperlukan sebelum tindakan tertentu dilakukan oleh pejabat di bawahnya.

"Kami, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait peningkatan status tersangka dengan inisial SU, yang sebelumnya masih berstatus saksi," ujar Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut Suhermanto, penyidik menemukan bahwa persetujuan SU menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan tindakan penyadapan maupun provisioning oleh pejabat terkait.

"Sampai dengan saat ini, Kabagmon yaitu tersangka EH dan AS jika akan melaksanakan profisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU," jelas Suhermanto.

Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara ini meningkat menjadi empat orang. Tiga tersangka sebelumnya, yakni LSP, EH, dan AS, telah ditahan di Mako Brimob.

Sementara itu, SU belum menjalani penahanan karena sedang menjalani perawatan kesehatan setelah mengalami stroke. Suhermanto juga memaparkan perkembangan pemeriksaan terhadap saksi dan tenaga ahli dalam penyidikan.

"Untuk tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pasca stroke. Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 13 dan ahli sebanyak 5 orang terdiri dari alih ITE 3 orang dan ahli pidana 2 orang," tutur Suhermanto.

Dalam aspek hukum, SU dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana. Suhermanto menyebut salah satunya Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 mengenai akses ilegal, yang memiliki ancaman pidana maksimal 6 tahun.

Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, SU dijerat Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait penghapusan sistem informasi elektronik, dengan ancaman pidana maksimal 8 tahun juncto Pasal 20 huruf C KUHP.