Yusril Tegaskan Kasus Penyadapan Tiga Perwira Polri Bukan Makar

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara tidak dikategorikan sebagai tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan penegasan tersebut dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/11/2026), dilansir dari Nasional.

Yusril menjelaskan, penyidik sejauh ini menggunakan ketentuan hukum mengenai penyadapan dan intersepsi ilegal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tidak ada pasal mengenai makar yang diterapkan kepada ketiga tersangka.

Ia menegaskan bahwa konstruksi hukum perkara tersebut masih berfokus pada dugaan pelanggaran terkait penyadapan dan intersepsi.

"Sampai sejauh ini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi, baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE, dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar," ujar Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Yusril juga memaparkan bahwa KUHP mengatur tiga kategori tindak pidana makar. Ketiganya meliputi makar terhadap presiden dan wakil presiden, makar terhadap pemerintah, serta makar dengan tujuan memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Yusril, penyidik belum menemukan indikasi tindak pidana makar dalam perkara penyadapan tersebut. Sementara itu, motif dan kepentingan di balik tindakan yang diduga dilakukan para tersangka masih menjadi bagian dari penyelidikan.

Ia menyebut pemeriksaan mengenai sasaran penyadapan dan tujuan pengumpulan informasi masih berlangsung. Proses penyidikan juga disebut baru memasuki tahap awal.

"Apa materi yang disadap, untuk kepentingan apa penyadapan itu dilakukan, masih dalam proses penyidikan yang baru di tahap-tahap awal dilakukan sekarang ini," ujar Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut ketiga tersangka tersebut memiliki inisial LSP, ASN, dan EH.

Berdasarkan keterangan Asep, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar presiden dan pejabat negara. Sejumlah pihak lain yang disebut menjadi sasaran meliputi tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka juga disangkakan melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE.