Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Penyadapan Ilegal Prabowo

Kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional memasuki tahap penegakan hukum setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka. Pengungkapan perkara tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/11/2026), sebagaimana dilansir dari Nasional.

Ketiga tersangka masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Sementara itu, satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.

Asep menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan menggunakan metode Scientific Crime Investigation serta pemeriksaan sejumlah saksi dan pengumpulan barang bukti.

"Berdasarkan hasil penyelidikan secara Scientific Crime Investigation dan proses manajemen penanganan perkara penyidik telah menetapkan terhadap 3 orang tersangka dengan inisial LSP, ASN dan EH. Sementara 1 orang lagi masih dalam pemeriksaan sebagai saksi yaitu saudara SU," ujar Asep Safrudin.

Penyelidikan bermula dari laporan petugas yang menemukan dugaan penyusupan sistem dan penghapusan data secara tidak sah pada akhir Oktober 2026. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik memeriksa sepuluh saksi dan tiga saksi ahli.

Polisi juga menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat unit flashdisk sebagai barang bukti. Ketiganya diduga menyalahgunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) atau Saferlink milik kepolisian selama periode 2025 hingga 2026.

Menurut Asep, penggunaan sistem tersebut tidak disertai surat permohonan penyidik maupun lampiran Laporan Polisi (LP) yang sah sebagaimana diwajibkan dalam prosedur hukum.

"Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal taping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM dan para pengusaha," tutur Asep Safrudin.

Untuk menghilangkan jejak, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026. Asep menyebut tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur perlindungan hak asasi manusia, legalitas, kepastian hukum, dan kerahasiaan dalam kegiatan pemantauan.

Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka. Pertama, Pasal 25 dan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.

"Secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut yaitu selama 10 tahun," kata Asep Safrudin.

Kedua, penyidik menggunakan Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai akses tanpa hak terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain. Ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.

Ketiga, Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE turut dikenakan terkait dugaan perubahan, perusakan, penghilangan, pemindahan, atau penyembunyian informasi elektronik tanpa hak, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun.

Asep memastikan ketiga tersangka telah ditahan untuk kepentingan penyidikan di rumah tahanan Markas Besar Polri.

Di tengah pengungkapan perkara tersebut, pernyataan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengenai pengalaman menjadi sasaran penyadapan kembali mendapat perhatian. Ketua Umum PDI Perjuangan itu pernah menyampaikan pengakuannya dalam peresmian Sekretariat DPP Taruna Merah Putih di Jalan Sumatera, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

Dalam acara tersebut, Megawati mengungkapkan alasan dirinya tidak menggunakan telepon seluler karena merasa sering menjadi sasaran penyadapan.

"Saya enggak punya ponsel lho, tahu enggak kenapa saya enggak punya ponsel? Karena saya adalah orang yang paling disadap di Indonesia," ujar Megawati Soekarnoputri.

Megawati tidak mengungkapkan pihak yang diduga melakukan penyadapan terhadap komunikasinya. Ia justru menceritakan bahwa dirinya sudah terbiasa menghadapi situasi tersebut dan menyamakannya dengan pengalaman tokoh agen rahasia James Bond.

"Keren toh? Kayak James Bond. Enggak percaya? Tanya sana dah, sama tukang-tukang sadap," kata Megawati Soekarnoputri.

Ia juga menceritakan kebiasaannya menghubungi pihak yang dicurigai melakukan penyadapan ketika mulai merasa kesal. Bahkan, Megawati mengaku pernah menantang pihak tersebut secara langsung melalui sambungan telepon.

"Kalau saya sudah mulai jengkel, saya ambil telepon 'halo, halo, sudah mulai sadapnya?'," ucap Megawati Soekarnoputri.

Menurut Megawati, pihak yang diduga menyadap komunikasinya tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi. Ia menyampaikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari ceritanya mengenai dugaan penyadapan yang dialaminya.

"Masa sama ibu saja kalah, kalau sudah didengar tuh saya justru kasihan," tutur Megawati Soekarnoputri.