Tekanan Rupiah dan Minyak Ancam Defisit APBN 2026 Tembus 3 Persen

Tekanan nilai tukar, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah, dan lonjakan harga minyak dunia berpotensi mendorong defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman menilai pemerintah perlu mengendalikan belanja untuk menjaga kondisi fiskal, di tengah tekanan pasar keuangan yang meningkat. Dilansir dari Nasional, risiko tersebut menguat seiring pelemahan rupiah dan kenaikan biaya energi.

Pada perdagangan Jumat (16/10/2026), rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,50% atau 89 poin ke Rp 18.027 per dolar Amerika Serikat (AS). Sementara itu, kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia (BI) tercatat Rp 18.052 per dolar AS, jauh di atas asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Menurut perhitungan Juniman, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS berpotensi menambah defisit hampir Rp 900 miliar. Jika rupiah bertahan di kisaran Rp 18.000 per dolar AS, selisih Rp 1.500 dari asumsi anggaran berpotensi meningkatkan tekanan defisit sekitar Rp 13,5 triliun.

Juniman menjelaskan, tekanan terhadap rupiah dan obligasi pemerintah berawal dari sentimen negatif terkait pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI), yang memengaruhi kepercayaan investor global terhadap pasar keuangan Indonesia.

"Jadi, dampaknya tidak terjadi secara langsung. Awalnya, sentimen MSCI menekan pasar modal dan memicu arus modal keluar. Arus modal keluar tersebut kemudian menekan rupiah dan pasar obligasi kita," ujar Juniman, Kepala Ekonom Maybank Indonesia.

Selain nilai tukar, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) turut meningkatkan beban pembiayaan pemerintah. Juniman menyebut asumsi imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun dalam APBN berada di kisaran 6,9%, sedangkan tingkat saat ini telah melampaui 7,3%.

Menurut perhitungannya, setiap kenaikan imbal hasil SBN sebesar 10 basis poin berpotensi menambah beban anggaran sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Jadi, kenaikan imbal hasil obligasi juga memberikan tekanan tambahan terhadap APBN," ujar Juniman.

Risiko berikutnya berasal dari harga minyak dunia yang berada di kisaran US$ 100 per barel, lebih tinggi daripada asumsi APBN sekitar US$ 70 per barel. Juniman memperkirakan setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel dapat menambah tekanan terhadap defisit sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun.

Dengan harga minyak sekitar US$ 30 per barel di atas asumsi anggaran, kebutuhan belanja berpotensi meningkat, termasuk untuk subsidi, kompensasi energi, dan pembayaran utang.

Juniman menilai pemerintah perlu memulihkan kepercayaan investor melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan kredibel. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta penindakan terhadap kecurangan di pasar modal, termasuk transaksi terkoordinasi yang melanggar ketentuan dan praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam.

"Kalau pemerintah dan otoritas bisa meyakinkan investor bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan kredibel, setidaknya arus modal keluar dari pasar keuangan kita bisa dihentikan," ujar Juniman.

Ia menambahkan, tekanan pasar berpotensi mereda apabila pemerintah dan otoritas terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI, memberikan respons yang tepat. Sebaliknya, penyelesaian persoalan struktural pasar modal yang berlarut-larut dapat memperburuk kondisi keuangan.

Juniman juga menjelaskan bahwa Indonesia belum otomatis beralih menjadi pasar mandiri atau pasar perintis. Menurutnya, proses konsultasi masih berlangsung sehingga perubahan klasifikasi tersebut belum menjadi keputusan final.

Untuk nilai tukar, Juniman memproyeksikan rupiah bertahan di kisaran Rp 17.900 hingga Rp 18.000 per dolar AS sampai akhir 2026. Proyeksi ini bergantung pada langkah BI menjaga stabilitas kurs, termasuk kemungkinan penyesuaian suku bunga guna mempertahankan daya tarik investasi domestik dibandingkan Amerika Serikat.

Juniman mengingatkan BI agar tidak hanya mengandalkan intervensi pasar secara berkelanjutan karena langkah tersebut berpotensi menguras cadangan devisa.

Terkait posisi fiskal, Juniman menilai target defisit dalam outlook laporan semester (Lapsem) 2026 sebesar 2,85% terhadap PDB masih dapat dipertahankan melalui efisiensi, penajaman prioritas, dan peningkatan efektivitas belanja negara.

"Kalau seluruh belanja tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran dan perkembangan kondisi ekonomi, defisit APBN berpotensi menembus 3% dari PDB," ujar Juniman.

Risiko tersebut muncul dari gabungan pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil SBN, dan mahalnya minyak dunia. Pemerintah perlu mengevaluasi prioritas belanja, terutama pada kuartal IV-2026, agar pengeluaran negara tetap sesuai dengan kemampuan anggaran.