Rupiah Tembus Rp 18.000 dan Tekan Defisit APBN 2026

Tekanan di pasar keuangan Indonesia meningkatkan risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), dan lonjakan harga minyak dunia. Pada Jumat (16/10/2026), rupiah ditutup pada Rp 18.027 per dolar AS setelah melemah 0,50%, sedangkan Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperingatkan defisit berpotensi melampaui 3% terhadap PDB jika belanja tidak dikendalikan, dilansir dari Nasional.

Data perdagangan menunjukkan rupiah di pasar spot turun 89 poin, sementara kurs acuan Jisdor Bank Indonesia berada di Rp 18.052 per dolar AS. Kedua indikator tersebut mencerminkan tekanan terhadap nilai tukar ketika pasar saham dan obligasi menghadapi gejolak setelah pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Menurut perhitungan Juniman, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS berpotensi menambah defisit APBN hampir Rp 900 miliar. Dengan kurs Rp 18.000 per dolar AS, selisih terhadap asumsi anggaran sebesar Rp 16.500 mencapai Rp 1.500 dan berpotensi meningkatkan tekanan defisit sekitar Rp 13,5 triliun.

Juniman menjelaskan, tekanan terhadap pasar valuta asing dan obligasi merupakan dampak lanjutan dari gejolak pasar saham yang berkaitan dengan kepercayaan investor global. Arus modal keluar kemudian memengaruhi nilai tukar rupiah dan pasar SBN.

"Jadi, dampaknya tidak terjadi secara langsung. Awalnya, sentimen MSCI menekan pasar modal dan memicu arus modal keluar. Arus modal keluar tersebut kemudian menekan rupiah dan pasar obligasi kita," ujar Juniman kepada Kontan, Jumat (16/10/2026).

Selain nilai tukar, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah juga meningkatkan biaya anggaran. Menurut Juniman, asumsi imbal hasil SBN bertenor 10 tahun dalam APBN sekitar 6,9%, sedangkan tingkat saat ini telah melampaui 7,3%.

Ia memperkirakan setiap kenaikan imbal hasil sebesar 10 basis poin dapat menambah beban anggaran sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun.

"Jadi, kenaikan imbal hasil obligasi juga memberikan tekanan tambahan terhadap APBN," ujar Juniman.

Risiko fiskal turut meningkat karena harga minyak dunia berada di kisaran US$ 100 per barel, dibandingkan asumsi APBN sekitar US$ 70 per barel. Juniman memperkirakan setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel dapat menambah tekanan defisit sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun.

Selisih harga minyak sebesar US$ 30 per barel dari asumsi anggaran berpotensi memperbesar kebutuhan belanja, termasuk subsidi, kompensasi energi, dan pembayaran utang pemerintah.

Untuk mengatasi gejolak pasar, Juniman menilai pemerintah perlu memulihkan kepercayaan investor melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan kredibel. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta penindakan terhadap kecurangan di pasar modal, termasuk transaksi terkoordinasi yang melanggar ketentuan dan praktik perdagangan orang dalam.

"Kalau pemerintah dan otoritas bisa meyakinkan investor bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan kredibel, setidaknya arus modal keluar dari pasar keuangan kita bisa dihentikan," ujar Juniman.

Juniman menyebut respons pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) akan memengaruhi perkembangan tekanan pasar. Penyelesaian persoalan struktural yang berlarut-larut berpotensi memperburuk kondisi keuangan, sedangkan respons yang tepat dapat membantu meredakan gejolak.

Ia juga menjelaskan bahwa perubahan klasifikasi pasar Indonesia menjadi pasar mandiri atau pasar perintis belum merupakan keputusan final karena masih terdapat proses konsultasi.

Untuk nilai tukar, Juniman memperkirakan rupiah bertahan pada kisaran Rp 17.900 hingga Rp 18.000 per dolar AS sampai akhir 2026. Proyeksi tersebut bergantung pada kebijakan BI dalam menjaga stabilitas kurs, termasuk pertimbangan penyesuaian suku bunga guna mempertahankan daya tarik investasi domestik.

Menurut Juniman, BI perlu mempertimbangkan berbagai instrumen moneter dan tidak hanya mengandalkan intervensi pasar secara berkelanjutan karena langkah tersebut berpotensi menguras cadangan devisa.

Dalam outlook Lapsem 2026, target defisit APBN sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai masih dapat dipertahankan melalui efisiensi, pengalihan prioritas, dan peningkatan efektivitas belanja negara.

"Kalau seluruh belanja tetap dilaksanakan tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran dan perkembangan kondisi ekonomi, defisit APBN berpotensi menembus 3% dari PDB," ujar Juniman.

Juniman menilai pemerintah perlu mengevaluasi prioritas pengeluaran untuk menjaga anggaran di tengah tekanan ekonomi yang meningkat, terutama pada kuartal IV-2026.