Harga Minyak dan Rupiah Lemah Tekan APBN 2026

Kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah meningkatkan risiko pembengkakan anggaran negara pada 2026, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi. Pada Selasa (27/10/2026), harga minyak Brent bertahan di atas US$ 116 per barel, sedangkan rupiah melemah menjadi Rp 18.156 per dolar AS, dilansir dari Nasional.

Kedua indikator tersebut telah melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menetapkan asumsi kurs Rp 16.500 per dolar AS dengan outlook Rp 17.500, sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$ 70 per barel dengan outlook US$ 83.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan kombinasi kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, dan peningkatan suku bunga dapat menambah beban fiskal hingga Rp 225 triliun apabila tekanan berlangsung selama satu tahun. Jika kondisi tersebut hanya berlangsung sekitar empat bulan, tambahan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 80 triliun.

Juniman menilai pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan biaya melalui penyediaan anggaran tambahan karena sejumlah indikator ekonomi telah melampaui asumsi fiskal yang ditetapkan.

"Semua indikator sudah berada di atas asumsi APBN, mulai dari harga minyak, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga. Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan tambahan anggaran untuk menanggung kenaikan beban tersebut," ujar Juniman, Kepala Ekonom Maybank Indonesia.

Menurut perhitungannya, setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel dapat menambah kebutuhan anggaran sekitar Rp 6 triliun hingga Rp 7 triliun. Jika harga minyak bertahan US$ 30-US$ 40 di atas asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel selama setahun, tambahan anggaran untuk subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 210 triliun.

"Jika harga minyak berada US$ 30-US$ 40 per barel di atas asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel, pemerintah setidaknya harus menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp 210 triliun untuk subsidi dan kompensasi," ujar Juniman.

Juniman menjelaskan, tekanan anggaran tidak hanya berasal dari subsidi BBM, termasuk Pertalite dan solar, tetapi juga biaya bahan bakar pembangkit listrik. Pelemahan rupiah turut meningkatkan biaya impor dan kebutuhan belanja pemerintah.

Setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 dari asumsi APBN diperkirakan menambah beban sekitar Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Dengan kurs mendekati Rp 18.200 per dolar AS dibandingkan asumsi Rp 16.500, tambahan beban anggaran berpotensi mencapai Rp 15 triliun hingga Rp 16 triliun.

Di sisi suku bunga, Juniman memperkirakan kenaikan 10 basis poin di atas asumsi APBN menambah beban sekitar Rp 1,8 triliun hingga Rp 2 triliun. Perbedaan antara asumsi 6,9% dan tingkat sekitar 7,5% berpotensi meningkatkan beban anggaran sekitar Rp 6 triliun.

Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Juniman mendorong realokasi anggaran dan efisiensi belanja, termasuk evaluasi program pemerintah yang menyerap dana besar.

"Pemerintah harus melakukan realokasi anggaran dan efisiensi belanja. Mau tidak mau, penghematan perlu dilakukan pada program-program pemerintah yang menyerap anggaran besar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tersedia ruang fiskal untuk menambah subsidi dan kompensasi," ujar Juniman.

Menurut Juniman, pelemahan rupiah juga dapat meningkatkan inflasi karena bahan baku impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini berisiko menekan keuntungan perusahaan, mengurangi daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Ketika rupiah melemah, harga bahan baku impor menjadi lebih mahal dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga barang di dalam negeri," ujar Juniman.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan biaya produksi masih banyak ditanggung produsen. Jika harga jual tidak dapat dinaikkan sebanding dengan biaya, margin keuntungan akan turun dan perusahaan berpotensi mengurangi tenaga kerja.

"Kenaikan biaya produksi saat ini masih banyak ditanggung oleh produsen. Ketika biaya meningkat tetapi harga jual tidak bisa dinaikkan secara sepadan, margin keuntungan perusahaan akan turun. Pada akhirnya, perusahaan bisa melakukan pengurangan tenaga kerja," ujar Juniman.

Juniman memperkirakan rupiah masih berada di bawah tekanan hingga akhir 2026 akibat ketidakpastian geopolitik, harga minyak yang tinggi, dan potensi penguatan dolar AS.

"Kami memperkirakan nilai tukar rupiah hingga akhir tahun tidak akan jauh dari Rp 18.000 per dolar AS," ujar Juniman.

Untuk menjaga stabilitas kurs, Juniman menilai Bank Indonesia perlu mempertimbangkan penguatan kebijakan moneter, termasuk kemungkinan menaikkan suku bunga 25 basis poin. Ia juga mendorong peningkatan kredibilitas kebijakan, transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola pasar keuangan guna memulihkan kepercayaan investor.

Menurut Juniman, pemulihan kepercayaan investor dapat membantu menahan tekanan terhadap rupiah dan mendorong masuknya modal asing.

"Jika kepercayaan investor dapat dipulihkan, setidaknya tekanan terhadap rupiah bisa ditahan. Syukur-syukur, arus modal kembali masuk atau terjadi aliran modal masuk," ujar Juniman.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat ekspor dan mempercepat industrialisasi untuk memperbaiki kondisi eksternal perekonomian Indonesia.

"Jika ekspor meningkat, investasi berpotensi masuk lebih besar. Hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Pada akhirnya, kondisi tersebut juga bisa membantu menopang dan memperkuat rupiah," ujar Juniman.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah dapat meningkatkan subsidi energi secara signifikan apabila pemerintah tidak melakukan penyesuaian anggaran dan langkah mitigasi.

David memperkirakan tambahan beban subsidi energi dapat mencapai Rp 55 triliun hingga Rp 60 triliun apabila harga minyak bertahan di US$ 100 per barel dan kurs rata-rata mencapai Rp 18.000 per dolar AS sepanjang 2026. Kondisi tersebut berpotensi mendorong defisit anggaran mendekati batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Meski demikian, David menilai defisit masih dapat dijaga pada 2,85% terhadap PDB, sesuai outlook pemerintah, melalui penghematan anggaran dan percepatan pertumbuhan PDB nominal. Penghematan, menurutnya, perlu diarahkan pada program yang kurang strategis dan belanja yang tidak esensial.

"Penghematan anggaran perlu dilakukan, terutama pada program yang kurang strategis dan pada pagu anggaran yang kurang esensial," ujar David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk.

David juga menilai pemerintah perlu mulai mengomunikasikan kemungkinan penyesuaian harga BBM bersubsidi apabila konflik geopolitik berkepanjangan dan harga minyak tetap tinggi. Langkah komunikasi tersebut dinilai penting agar rumah tangga dan pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

"Jika perang di Timur Tengah terus berlanjut, sinyal penyesuaian harga BBM subsidi perlu mulai dikomunikasikan, sehingga rumah tangga dan bisnis dapat menyesuaikan diri dan dampak terhadap inflasi dapat diminimalkan," ujar David Sumual.