Pemerintah Targetkan Belanja Rp 1.300 Triliun pada Kuartal IV 2026

Pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp 1.300 triliun pada kuartal IV-2026 untuk menopang aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun. Target tersebut melampaui realisasi Rp 1.200 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa peningkatan pengeluaran berisiko memperlebar defisit APBN apabila tidak diimbangi penerimaan yang memadai, dilansir dari Nasional.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa belanja pemerintah pada tiga bulan terakhir tahun ini diharapkan mendukung kegiatan ekonomi. Sebagai pembanding, ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% secara tahunan pada kuartal IV-2025 ketika belanja negara mencapai Rp 1.200 triliun.

Dalam perhitungan anggaran 2026, total pagu belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.842 triliun. Berdasarkan data dalam laporan tersebut, sekitar 70% anggaran telah terserap sehingga tersisa Rp 1.180 triliun. Target belanja Rp 1.300 triliun pada kuartal IV menunjukkan kebutuhan pengeluaran sekitar Rp 120 triliun di atas sisa pagu tersebut.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai tambahan belanja dapat mendorong perekonomian, tetapi dampaknya bergantung pada sumber pembiayaan dan ketepatan alokasi anggaran. Peningkatan pengeluaran juga dapat menambah kebutuhan pendanaan pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) atau instrumen lainnya.

David menilai target tersebut masih dapat dipertimbangkan selama penerimaan negara memenuhi sasaran. Dalam outlook APBN 2026, penerimaan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.208,1 triliun, dengan rasio defisit fiskal terhadap produk domestik bruto (PDB) diharapkan tetap sekitar 2,85% apabila asumsi penerimaan tercapai.

Ia memperkirakan kenaikan belanja belum cukup kuat untuk membawa pertumbuhan ekonomi ke 6%. Pertumbuhan justru diperkirakan bertahan di kisaran 5% apabila tambahan anggaran tidak diarahkan pada sektor produktif yang mampu mendorong konsumsi, investasi, dan kegiatan usaha.

David menekankan pentingnya memilih sektor yang menghasilkan dampak ekonomi berantai besar dalam penggunaan anggaran.

"Agar berdampak ke ekonomi, perlu ada penajaman ke sektor-sektor yang berdampak efek berganda besar," ujar David Sumual, Kepala Ekonom BCA, kepada Kontan, Selasa (20/10/2026).

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan kapasitas fiskal sebelum merealisasikan target belanja tersebut. Menurutnya, peningkatan pengeluaran yang terlalu agresif dapat memperbesar defisit jika penerimaan negara tidak mencapai sasaran.

Juniman menilai pemerintah harus memperhitungkan konsekuensi anggaran apabila tetap mengejar target Rp 1.300 triliun pada kuartal IV-2026.

"Kalau dipaksakan sampai Rp 1.300 triliun, tentu suka tidak suka defisit akan naik. Masalahnya, pemerintah harus memperhitungkan kondisi penerimaan negara," ujar Juniman, Kepala Ekonom Maybank Indonesia, kepada Kontan, Selasa (20/10/2026).

Juniman memperkirakan pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit selama penerimaan negara sesuai target. Sebaliknya, penerimaan yang lebih rendah dari perkiraan dapat meningkatkan tekanan fiskal menjelang penutupan tahun anggaran.

Ia juga mengingatkan bahwa defisit di atas 3% terhadap PDB berpotensi mengganggu kredibilitas fiskal dan memengaruhi kepercayaan investor. Selain itu, pelampauan batas defisit yang diatur dalam APBN dan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan persoalan kepatuhan hukum.

Juniman menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi kembali besaran serta prioritas pengeluaran apabila target belanja berisiko mendorong defisit melampaui batas 3% terhadap PDB.

"Selain itu, jika defisit melampaui batas yang diatur dalam APBN dan undang-undang, pemerintah berisiko menghadapi persoalan dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan," ujar Juniman.

Dalam pengelolaan anggaran pada akhir kuartal IV-2026, Juniman menyoroti perlunya efisiensi, penyesuaian alokasi, dan penentuan prioritas agar realisasi belanja tetap sejalan dengan kemampuan fiskal pemerintah.

"Efektivitas dan efisiensi belanja, penajaman kembali anggaran, serta penentuan prioritas belanja harus benar-benar dilakukan pada akhir kuartal IV-2026," ujar Juniman.