Kemenkeu Jaga Defisit APBN 2026 di Tengah Tekanan Energi

Tekanan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah meningkatkan tantangan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Kementerian Keuangan tetap optimistis defisit anggaran dapat terkendali, sementara ekonom memperingatkan ruang fiskal semakin terbatas. Dilansir dari Nasional, pemerintah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah kenaikan biaya energi.

Pada Selasa (27/10/2026), harga kontrak berjangka minyak mentah Brent mencapai US$ 115,81 per barel. Pada hari yang sama, rupiah di pasar spot ditutup pada level Rp 18.156 per dolar AS.

Wakil Menteri Keuangan Wahyu Utomo menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kinerja anggaran. Pemerintah juga berupaya mempertahankan defisit dalam batas yang dapat dikelola.

Wahyu menjelaskan fungsi APBN dalam menghadapi tekanan ekonomi.

"APBN tetap dioptimalkan sebagai peredam guncangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli, dengan tetap menjaga defisit terkendali dalam batas yang dapat dikelola," ujar Wahyu Utomo, Wakil Menteri Keuangan.

Ketika ditanya mengenai target defisit berdasarkan outlook 2026 sebesar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), Wahyu menyampaikan keyakinannya terhadap ketahanan fiskal pemerintah.

"Insya Allah aman," kata Wahyu Utomo, Wakil Menteri Keuangan.

Di sisi lain, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rexndy Malinet memperkirakan defisit masih dapat dipertahankan di bawah ambang batas 3% terhadap PDB. Namun, menurut perhitungannya, tekanan dari sektor energi berpotensi mengurangi ruang pemerintah untuk menahan pelebaran defisit.

Yusuf memperkirakan defisit APBN 2026 mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB, lebih tinggi dibandingkan target awal sebesar 2,68%. Dengan basis PDB yang sama, batas defisit 3% setara dengan sekitar Rp 773 triliun, sehingga tersisa ruang sekitar Rp 39 triliun.

Yusuf menilai selisih tersebut rentan terkikis apabila harga energi terus meningkat.

"Bantalan ini cukup tipis dan mudah tergerus jika tekanan harga energi terus berlanjut," ujar Yusuf Rexndy Malinet, ekonom CORE Indonesia, kepada Kontan pada Selasa (27/10/2026).

Menurut Yusuf, salah satu sumber tekanan berasal dari perbedaan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Dalam outlook pemerintah, harga ICP masih diasumsikan sekitar US$ 83 per barel, sedangkan realisasinya pada September 2026 telah mencapai US$ 112,81 per barel.

Nilai tukar rupiah juga berada di sekitar Rp 18.135 per dolar AS, lebih lemah dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS. Kombinasi kedua faktor tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV 2026 sebesar Rp 30 triliun hingga Rp 50 triliun di atas outlook pemerintah.

Perkiraan kenaikan tersebut belum memasukkan tambahan kuota Pertalite dan kemungkinan peningkatan subsidi listrik. Yusuf memperkirakan defisit hingga akhir 2026 berada pada kisaran 2,85%-2,95% terhadap PDB, meskipun risikonya mendekati batas 3% tetap perlu diperhatikan.

Sejumlah faktor dinilai dapat menahan pelebaran defisit, termasuk pertumbuhan pendapatan negara yang masih kuat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui target, serta belanja kuartal IV yang biasanya tidak terserap seluruhnya.

Yusuf juga mengingatkan risiko penundaan pembayaran kompensasi pemerintah kepada PT Pertamina dan PT PLN. Menurutnya, penundaan dapat menekan angka defisit secara nominal pada tahun berjalan, tetapi tidak menghapus kewajiban tersebut karena beban fiskal hanya bergeser ke tahun berikutnya.