Tekanan Energi Dorong Defisit APBN 2026 Mendekati 3 Persen

Tekanan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah Indonesia hingga akhir 2026. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rexndy Malinet, memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 2,85 hingga 2,95 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dilansir dari Nasional.

Menurut proyeksi Yusuf, defisit APBN 2026 dapat mencapai Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB, lebih tinggi daripada target awal sebesar 2,68 persen. Dengan basis PDB yang sama, batas defisit 3 persen setara sekitar Rp 773 triliun sehingga ruang fiskal yang tersisa hanya sekitar Rp 39 triliun.

Yusuf memperingatkan bahwa selisih tersebut rentan tergerus apabila tekanan harga energi berlanjut hingga akhir tahun.

"Bantalan ini cukup tipis dan mudah tergerus jika tekanan harga energi terus berlanjut," ujar Yusuf kepada KONTAN, Selasa (27/10/2026).

Tekanan anggaran terutama berasal dari perbedaan antara asumsi harga minyak dan nilai tukar dalam perhitungan pemerintah dengan kondisi pasar. Menurut Yusuf, proyeksi pemerintah masih menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sekitar US$ 83 per barel, sedangkan ICP pada September 2026 telah mencapai US$ 112,81 per barel.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp 18.135 per dolar AS, lebih lemah daripada asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS.

Kombinasi kedua faktor tersebut diperkirakan meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV 2026 sebesar Rp 30 triliun hingga Rp 50 triliun di atas proyeksi pemerintah. Perhitungan itu belum memasukkan kemungkinan tambahan kuota Pertalite dan kenaikan subsidi listrik.

Meski menghadapi tekanan tersebut, Yusuf memperkirakan defisit masih dapat dijaga di bawah batas 3 persen terhadap PDB. Sejumlah faktor penahan mencakup pertumbuhan pendapatan negara yang masih kuat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah melampaui target, serta belanja kuartal IV yang biasanya tidak terserap seluruhnya.

Kenaikan harga komoditas dan pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan penerimaan minyak dan gas dalam denominasi rupiah. Namun, Yusuf mengingatkan bahwa tekanan fiskal mulai terlihat dari besarnya defisit yang berpotensi terbentuk pada penghujung tahun.

Hingga September 2026, defisit APBN tercatat Rp 319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, lebih dari separuh defisit tahunan berpotensi terbentuk selama tiga bulan terakhir 2026.

Pemerintah juga menghadapi kebutuhan pembiayaan ketika imbal hasil surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun telah mencapai sekitar 7,46 persen. Yusuf menilai pemerintah perlu memperhatikan risiko penundaan pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina dan PT PLN untuk menjaga defisit tetap di bawah 3 persen.

Menurut Yusuf, penundaan pembayaran dapat mengurangi defisit yang tercatat pada tahun berjalan, tetapi tidak menghapus kewajiban pemerintah. Beban tersebut hanya bergeser ke tahun berikutnya, ketika APBN 2027 masih menggunakan asumsi ICP US$ 75 per barel dan nilai tukar Rp 17.500 per dolar AS.

"Jadi, angka defisit tahun ini bisa tetap terkendali, tetapi kesehatan fiskalnya belum tentu sebaik yang terlihat," jelas Yusuf.

Untuk mengendalikan tekanan anggaran, Yusuf menyarankan pemerintah lebih disiplin mengelola belanja pada kuartal IV 2026. Pengeluaran yang kurang mendesak dapat ditahan tanpa mengurangi perlindungan sosial dan belanja produktif.

Ia juga menyarankan agar tambahan kuota Pertalite disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan disertai pembatasan penerima. Jika subsidi tambahan atau bantuan listrik diberikan, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan rumah tangga kecil.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan pinjaman program dengan biaya lebih rendah untuk menghadapi tingginya imbal hasil surat utang. Yusuf juga menekankan pentingnya keterbukaan mengenai kompensasi energi yang telah dibayarkan dan kewajiban yang berpotensi dialihkan ke tahun berikutnya.

"Tanpa transparansi, defisit di bawah 3% hanya menjadi angka formal yang belum menggambarkan seluruh beban fiskal," pungkas Yusuf.