Lonjakan Minyak Ancam Tambah Beban APBN Rp 80 Triliun

Tekanan harga minyak mentah dunia dan pelemahan rupiah berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 hingga Rp 80 triliun apabila berlangsung selama empat bulan. Risiko tersebut muncul ketika pemerintah berupaya menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun, dilansir dari Nasional.

Pada Selasa (27/10), harga minyak mentah Brent bertahan di atas US$ 116 per barel, mendekati level tertinggi sejak Juni 2022. Pada hari yang sama, rupiah ditutup melemah 0,12% menjadi Rp 18.156 per dolar Amerika Serikat (AS).

Kedua indikator tersebut melampaui asumsi dalam APBN 2026. Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 70 per barel, dengan outlook US$ 83 per barel. Sementara itu, asumsi nilai tukar rupiah berada di Rp 16.500 per dolar AS, dengan outlook Rp 17.500 per dolar AS.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia Juniman memperkirakan kenaikan harga minyak sebesar US$ 30–US$ 40 per barel di atas asumsi APBN dapat meningkatkan kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi sekitar Rp 210 triliun.

Selain tekanan harga minyak, pelemahan rupiah diperkirakan menambah beban anggaran Rp 15 triliun–Rp 16 triliun. Kenaikan suku bunga sekitar 60 basis poin dari asumsi juga berpotensi meningkatkan beban APBN sebesar Rp 6 triliun.

Jika tekanan ekonomi tersebut berlangsung selama setahun, tambahan beban APBN diperkirakan mencapai sekitar Rp 225 triliun. Namun, apabila berlangsung selama empat bulan, tambahan anggaran yang perlu diantisipasi diperkirakan sebesar Rp 80 triliun.

Juniman menilai pemerintah perlu menyiapkan ruang anggaran untuk menghadapi peningkatan kebutuhan belanja akibat perubahan indikator ekonomi tersebut.

"Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan tambahan anggaran untuk menanggung kenaikan beban tersebut," ujar Juniman, Kepala Ekonom Maybank Indonesia.

Di tengah tekanan tersebut, pemerintah masih memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah sebelum menentukan langkah berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah belum mengambil tindakan lebih lanjut dan masih mencermati perkembangan kedua indikator tersebut.

Sementara itu, Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menyampaikan bahwa pemerintah terus mengawasi dinamika ekonomi yang berpotensi memengaruhi kinerja APBN.

Wahyu menegaskan APBN akan dioptimalkan sebagai peredam guncangan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan melindungi daya beli masyarakat. Pemerintah juga tetap berupaya memastikan defisit anggaran terkendali.