Tauhid Soroti Transparansi dan Pengawasan Pasar Modal

Transparansi kepemilikan saham dan efektivitas pengawasan menjadi persoalan penting dalam pembenahan pasar modal Indonesia. Tauhid menilai persentase saham beredar yang tercatat belum tentu mencerminkan ketersediaan saham untuk diperdagangkan secara nyata. Informasi tersebut dilansir dari Investasi.

Menurut Tauhid, keterkaitan kepemilikan di antara sejumlah pemegang saham dapat memengaruhi kualitas free float. Kondisi ini membuat angka saham beredar yang dilaporkan perlu ditelaah agar mencerminkan keadaan sebenarnya.

“Jadi tidak benar-benar free float. Nah, ini yang saya kira memang harus dibuka,” ujar Tauhid, Selasa (20/10/2026).

Selain persoalan free float, Tauhid mengingatkan adanya dugaan perilaku perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mengganggu pembentukan harga saham secara wajar. Pergerakan harga menjadi perhatian apabila tidak disertai perubahan fundamental perusahaan yang mendasarinya.

Ia juga menyoroti efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi oleh regulator serta penyelenggara bursa. Menurutnya, indikasi pelanggaran perlu ditemukan sejak awal agar tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum masalah berkembang menjadi perhatian publik.

Dalam pandangan Tauhid, penegakan aturan tidak cukup dilakukan setelah persoalan meluas. Peringatan dan sanksi perlu diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari pengawasan yang mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini.

Pembenahan yang diperlukan mencakup keterbukaan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner, pengungkapan struktur kepemilikan saham, penilaian kualitas free float, serta pemantauan aktivitas perdagangan. Seluruh aspek tersebut dinilai penting untuk memastikan emiten menaati ketentuan yang berlaku.

Transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi juga berkaitan dengan upaya mempertahankan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Karena itu, pembenahan perlu mencakup struktur kepemilikan sekaligus mekanisme pengawasan transaksi.

Persoalan tata kelola tidak semata terkait akuisisi BYAN

Tauhid menyebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) sejak 2023.

Atas dasar itu, ia menilai persoalan tata kelola pasar modal tidak seharusnya langsung dihubungkan dengan transaksi akuisisi saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) oleh pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

Haji Isam melalui Jhonlin Baratama telah menyelesaikan pembelian 10,08 miliar saham Bayan Resources (BYAN) pada 7 Oktober 2026. Namun, Tauhid menegaskan bahwa transaksi tersebut tidak otomatis menjadi penyebab persoalan tata kelola yang telah teridentifikasi sebelumnya.

"Tidak menjadi penyebab satu sama lain," tegasnya.

OJK menanggapi spekulasi mengenai tekanan terhadap pasar saham

Di tengah perdebatan mengenai kondisi pasar modal, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi memilih tidak memberikan tanggapan terhadap spekulasi tentang dugaan kepentingan investor asing di balik tekanan terhadap pasar saham Indonesia.

Friderica, yang akrab disapa Kiki, menyampaikan sikap tersebut di Jakarta pada Selasa (20/10/2026). Ia menekankan bahwa pihaknya tetap menjalankan pekerjaan tanpa menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang.

"Kita kerja saja, silakan orang lain mengomentari, silakan orang berpikir sendiri, tapi kita kerja saja," ujar Friderica.

Spekulasi mengenai tekanan terhadap pasar sebelumnya disampaikan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ia menduga ancaman MSCI untuk menurunkan klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market menjadi standalone market berpotensi menimbulkan kepanikan investor dan menekan harga saham.

Lutfi juga mempertanyakan alasan Indonesia menghadapi ancaman perubahan klasifikasi tersebut, mengingat Indonesia tidak menerapkan kontrol modal atau capital control. Menurut dugaannya, tekanan terhadap MSCI berkaitan dengan kepentingan investor asing yang ingin kembali membeli saham Indonesia pada harga lebih rendah.

Dugaan mengenai motif investor asing tersebut merupakan pernyataan Lutfi dan belum disertai bukti yang dipaparkan dalam pernyataannya. Dengan demikian, dugaan itu perlu dibedakan dari fakta yang telah disampaikan mengenai kondisi pasar modal.

Di sisi lain, Tauhid kembali menekankan pentingnya keterbukaan kepemilikan, pengawasan perdagangan, dan penegakan aturan sebagai bagian dari pembenahan mendasar. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat tata kelola dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.