Kemenag Siapkan 1.000 Doktor Ma'had Aly dalam Lima Tahun

Penguatan kualitas pendidikan tinggi pesantren menjadi sasaran program Kementerian Agama (Kemenag) yang menargetkan pengembangan 1.000 doktor Ma'had Aly selama lima tahun. Program tersebut dijadwalkan berlangsung pada 2027 hingga 2031, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jenjang akademik tenaga pengajar, tetapi juga mencakup perencanaan kebutuhan sumber daya manusia serta pembenahan sarana pendidikan. Kemenag menyiapkan sejumlah strategi agar pengembangan perguruan tinggi pesantren berjalan sesuai kebutuhan setiap lembaga.

Direktorat Jenderal Pesantren akan memulai pelaksanaannya dengan melakukan pemetaan terhadap 95 Ma'had Aly yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga pengajar sekaligus mengidentifikasi lulusan yang berpotensi melanjutkan pendidikan akademik.

Dirjen Pesantren Kemenag, Basnang Said, menjelaskan bahwa penyediaan dosen berkualifikasi tinggi memerlukan perencanaan jangka menengah. Karena itu, pemetaan harus mencakup jumlah pengajar, bidang keilmuan, kapasitas mahasiswa, hingga kualifikasi akademik yang dibutuhkan.

Menurut Basnang, data kebutuhan tersebut nantinya menjadi landasan untuk memperjuangkan pemenuhan tenaga pengajar dalam periode lima tahun mendatang.

"Kita harus ada peta kebutuhan dosen kita selama lima tahun dan kita perjuangkan," ujar Basnang dikutip dari laman Kemenag, Jumat (6/11/2026).

Pemetaan 95 Ma'had Aly dan Peluang Studi Lanjutan

Setelah kebutuhan masing-masing lembaga diketahui, Kemenag berencana menjajaki dukungan pembiayaan pendidikan bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Skema kerja sama tersebut diarahkan untuk membuka kesempatan studi lanjutan bagi lulusan potensial.

Jenjang pendidikan yang menjadi sasaran meliputi magister (S2) dan doktor (S3). Penentuan peserta maupun bidang studi akan mempertimbangkan kebutuhan akademik setiap Ma'had Aly, sehingga pengembangan tenaga pengajar tidak dilakukan secara seragam.

Perbedaan kebutuhan keilmuan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan program. Basnang mencontohkan beberapa bidang yang memerlukan perhatian, antara lain sejarah peradaban Islam, hadis, fikih, dan tafsir.

Masing-masing lembaga memiliki kebutuhan pengajar yang tidak selalu sama. Oleh sebab itu, kesempatan melanjutkan pendidikan harus diarahkan pada bidang yang benar-benar diperlukan oleh program studi terkait.

Selain memetakan kebutuhan dosen, Kemenag juga akan menelusuri potensi alumni Ma'had Aly. Perhatian khusus diberikan kepada lulusan dari beberapa angkatan terakhir yang dinilai berpeluang dipersiapkan menjadi tenaga pengajar.

Identifikasi tersebut menjadi bagian dari strategi untuk membangun ketersediaan sumber daya manusia akademik dalam jangka panjang. Dengan demikian, target 1.000 doktor tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kebutuhan tenaga pendidik di 95 lembaga yang menjadi sasaran pemetaan.

Basnang menyampaikan bahwa proses pendataan terhadap seluruh lembaga tersebut menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan doktor.

"Sekarang kita petakan 95 ma'had aly itu. Kita pasang program 1.000 doktor ma'had aly," katanya.

Pengembangan Gedung dan Fasilitas Pendidikan

Selain peningkatan kualifikasi akademik pengajar, Kemenag turut memperhatikan kondisi infrastruktur Ma'had Aly. Ketersediaan fasilitas yang memadai dinilai penting untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan pesantren.

Basnang mengungkapkan bahwa sejumlah lembaga masih harus menggunakan ruang belajar secara bergantian dengan satuan pendidikan lain di lingkungan pesantren. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan sarana yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kampus.

Menurutnya, Ma'had Aly perlu memperoleh dukungan fasilitas sebagaimana perguruan tinggi lainnya. Keberadaan ruang akademik yang memadai dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan aktivitas kelembagaan.

Ia menggambarkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi pesantren semestinya mendapatkan perhatian yang setara dengan institusi pendidikan tinggi lainnya.

"Saya membayangkan bahwa ma'had aly itu perguruan tinggi. Sama dengan UIN, sama dengan PTKI yang lain, sama dengan PTU, tidak ada bedanya," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Basnang mengusulkan pembuatan rancangan atau model bangunan Ma'had Aly. Model tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan fasilitas kampus tanpa menghilangkan karakteristik setiap lembaga.

Ruang pimpinan, kantor dosen, tempat perkuliahan, serta fasilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat termasuk kebutuhan yang perlu diperhitungkan dalam rancangan tersebut. Seluruh fasilitas itu diarahkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi akademik perguruan tinggi pesantren.

Rencana Pembangunan Awal pada 2027

Untuk tahap permulaan, terdapat gagasan membangun fasilitas khusus di lima hingga sepuluh Ma'had Aly pada 2027. Pelaksanaannya akan mempertimbangkan sejumlah aspek agar lokasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing lembaga.

Beberapa pertimbangan yang disebutkan meliputi ketersediaan lahan, tingkat kebutuhan fasilitas, jumlah mahasantri, serta kemampuan anggaran. Artinya, penentuan lokasi tidak semata-mata didasarkan pada jumlah lembaga, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata di lapangan.

Dalam pembahasan awal, kebutuhan dana untuk setiap lokasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 1 miliar. Meski demikian, angka tersebut belum menjadi ketetapan final karena masih harus melalui kajian dan penyesuaian terhadap kondisi anggaran.

Basnang juga menekankan bahwa pembangunan fasilitas tidak dimaksudkan untuk membuat seluruh Ma'had Aly memiliki bentuk dan karakter yang sama. Pengembangan infrastruktur tetap harus menghormati kekhasan pesantren sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Pesantren.

"Tidak ada niatnya untuk menyeragamkan, karena Undang-Undang Pesantren kan mengakui keunikan kekhasannya," tegasnya.

Dengan demikian, strategi pengembangan Ma'had Aly mencakup dua kebutuhan utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan dan penyediaan infrastruktur akademik. Kedua aspek tersebut direncanakan berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan serta karakteristik setiap lembaga.